Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Thaksin Shinawatra Bayar Uang Jaminan untuk Bebas dari Penahanan atas Tuduhan Menghina Kerajaan

Reporter

image-gnews
Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.Tempo/Imam Sukamto
Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.Tempo/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra membayar uang jaminan demi bisa menghindari penahanan awal terkait tuduhan menghina Kerajaan Thailand. Langkah itu diambil setelah pada Selasa, 18 Juni 2024, pengadilan kriminal memutuskan Thaksin bisa bebas dengan uang jaminan. 

Secara terpisah, Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan 3 dan 10 Juli 2024 sebagai tanggal sidang untuk menentukan nasib Partai Gerakan Maju atau Partai Move Forward. Putusan soal ini diyakini bakal menentukan nasib Perdana Menteri Thailand berkuasa Srettha Thavisin.   

Pengadilan Thailand juga memutuskan  proses seleksi anggota majelis tinggi yang dimulai pada awal bulan ini, sah. Dengan begitu, sekitar 200 anggota parlemen terpilih bisa mengambil alih senat.  

Sejumlah kasus politik di Thailand yang muncul bersaman telah membuat panggung politik dan kondisi pasar di Negeri Gajah Putih itu berada diujung tanduk. Saat ini muncul kekhawatiran akan ketidakstabilan di negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara itu yang kesulitan melakukan perubahan sejak pandemi Covid-19.    

Akan tetapi, risiko bakal terjadinya krisis politik di Thailand tampaknya telah mereda. Hal ini terlihat dari pasar saham yang pada Selasa pagi, 18 Juni 2024, mengalami penguatan lebih dari 1 persen setelah sehari sebelumnya berada di level terendah sejak November 2020. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Hari ini kami melihat ada sejumlah kemajuan, kami tahu kerangka waktunya. Namun ini semua tentu belum selesai,” kata Therdsak Thaveeteeratham, analis dari Asia Plus Securities di Bangkok merujuk pada kasus Srettha dan Partai Move Forward.   

Srettha adalah miliarder bidang properti yang terjun ke dunia yang bergabung ke Partai Phue Thai pada tahun lalu. Dia saat ini menghadapi ancaman dipecat karena menunjuk seorang pengacara, yang punya catatan hukum, untuk masuk kabinetnya.

Sumber: Reuters

Pilihan editor:Raja Salman Membayarkan Hewan Kurban untuk 3.322 Jemaah Haji dengan Uang Pribadi

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengadilan Rusia Perintahkan Penangkapan Janda Alexei Navalny

4 hari lalu

Yulia Navalnaya, istri mendiang pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny, menghadiri Konferensi Keamanan Munich (MSC), pada hari diumumkan bahwa Alexei Navalny meninggal oleh layanan penjara di wilayah Yamalo-Nenets tempat dia menjalani hukumannya, di Munich, Jerman 16 Februari 2024. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Pengadilan Rusia Perintahkan Penangkapan Janda Alexei Navalny

Pengadilan di Moskow pada Selasa memerintahkan Yulia Navalnaya, janda mendiang politisi oposisi Rusia Alexei Navalny, ditangkap secara in absenstia


Digugat Perdata Rp3 Triliun, PT Waskita Karya dan Kedutaan Besar India Mangkir Sidang di PN Jaktim

11 hari lalu

Waskita Karya. Istimewa
Digugat Perdata Rp3 Triliun, PT Waskita Karya dan Kedutaan Besar India Mangkir Sidang di PN Jaktim

Majelis menunda sidang dengan nomor perkara 316/Pdt.G/PN.JKT.TIM ini lantaran Tergugat I PT Waskita Karya dan Tergugat II Kedutaan Besar India mangkir.


Singapura Bakal Mempermudah Pemberantasan Kasus Pencucian Uang

12 hari lalu

Merlion, patung yang menjadi ikon Singapura (TEMPO/Nia Pratiwi)
Singapura Bakal Mempermudah Pemberantasan Kasus Pencucian Uang

Amendemen RUU terbaru di Singapura akan mempermudah pemberantasan kasus pencucian uang.


Korban Serangan Hamas 7 Oktober Gugat Iran, Suriah dan Korea Utara di Pengadilan AS

12 hari lalu

Jonathan Greenblatt. Gage Skidmore/Wikipedia
Korban Serangan Hamas 7 Oktober Gugat Iran, Suriah dan Korea Utara di Pengadilan AS

Iran, Suriah dan Korea Utara dituduh memberi dukungan kepada Hamas dalam sebuah gugatan yang diajukan lebih dari 100 korban serangan 7 Oktober di Israel.


Pengadilan Belanda Diminta Larang Ekspor Suku Cadang F-35 dengan Tujuan Akhir Israel

15 hari lalu

Pengacara Liesbeth Zegveld mengamati kasus pengadilan mengenai kelompok hak asasi manusia yang berusaha menghalangi pemerintah Belanda mengekspor suku cadang jet tempur F-35 ke Israel, yang mereka klaim memungkinkan terjadinya kejahatan perang di Jalur Gaza yang terkepung, di Den Haag, Belanda, Februari 12, 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Pengadilan Belanda Diminta Larang Ekspor Suku Cadang F-35 dengan Tujuan Akhir Israel

Pengadilan Belanda diminta memerintahkan pemerintah memblokir semua ekspor suku cadang jet tempur F-35 yang mungkin berakhir di Israel.


Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward Thailand Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Bulan Depan

16 hari lalu

Tokoh Move Forward Party dari Thailand saat mengunjungi Kantor TEMPO Media Grup di Jalan Pal Merah, Jakarta, Kamis 27 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Terancam Dibubarkan, Partai Move Forward Thailand Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Bulan Depan

Juru bicara Partai Move Forward (MFP) Thailand memperkirakan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pembubaran partainya akan diumumkan awal bulan depan.


PTUN Batalkan Pencabutan Izin Kresna Life, Pengamat: Sebaiknya OJK Tak Ajukan Kasasi

21 hari lalu

Asuransi Jiwa Kresna Life. kresnalife.com
PTUN Batalkan Pencabutan Izin Kresna Life, Pengamat: Sebaiknya OJK Tak Ajukan Kasasi

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan bila OJK tak mengajukan kasasi maka nasabah Kresna Life mendapatkan kepastian hukum.


Keluarga Terkaya di Inggris Divonis 4 Tahun Penjara di Swiss, Pekerjakan PRT 16 Jam Sehari

22 hari lalu

Keluarga Hinduja Terkaya di Inggris Dihukum Karena Mengeksploitasi Pekerja Rumah Tangga India di Vila Swiss. FOTO/india.com
Keluarga Terkaya di Inggris Divonis 4 Tahun Penjara di Swiss, Pekerjakan PRT 16 Jam Sehari

Keluarga terkaya di Inggris keturunan India dinyatakan bersalah oleh pengadilan Swiss pada Jumat karena mengeksploitasi pekerja rumah tangga


Thailand Diprediksi Menghadapi Krisis Politik

27 hari lalu

Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin. REUTERS
Thailand Diprediksi Menghadapi Krisis Politik

Permasalahan politik di Thailand saat ini melibatkan Srettha Thavisin hingga Thaksin Shinawatra yang bisa memantik krisis politik.


Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

33 hari lalu

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan akan mempertimbangkan petisi dari Komisi Pemilihan Umum yang ingin membubarkan Partai Move Forward