Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cina Hukum Mati Pejabat yang Terima Suap Rp2,4 Triliun

Reporter

image-gnews
Bai Tianhui, mantan bankir senior, dinyatakan bersalah menerima suap senilai lebih dari 1,1 miliar yuan (US$151 juta), pengadilan juga secara permanen mencabut hak politik Bai dan memerintahkan penyitaan seluruh properti pribadinya.  Foto: Twitter
Bai Tianhui, mantan bankir senior, dinyatakan bersalah menerima suap senilai lebih dari 1,1 miliar yuan (US$151 juta), pengadilan juga secara permanen mencabut hak politik Bai dan memerintahkan penyitaan seluruh properti pribadinya. Foto: Twitter
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Cina pada Selasa menjatuhkan hukuman mati kepada pejabat yang menerima suap senilai 1,1 miliar Yuan atau setara Rp2,4 triliun.

Seperti dilansir NDTV pada Rabu 29 Mei 2024, terdakwa bernama Bai Tianhui merupakan mantan bankir yang pernah menjabat sebagai general manager perusahaan manajemen aset terbesar yang dikendalikan negara tersebut.

Tianhui dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tianjin karena menerima suap dalam jumlah yang amat besar saat masih menjabat di perusahaan Huarong Aset Management.

Pengadilan menemukan bahwa Bai menggunakan posisinya untuk memfasilitasi akuisisi dan pembiayaan proyek dengan imbalan suap.

"Nilai kejahatan suap yang diterima Bai Tianhui amat besar, kasus kriminalnya amat serius, dampak sosialnya amat buruk, dan ini merupakan kerusakan paling parah terhadap kepentingan negara dan rakyatnya," demikian putusan hakim.

Pengadilan juga secara permanen mencabut hak politik Bai dan memerintahkan penyitaan seluruh properti pribadinya.

Tianhui merupakan salah satu incaran utama Presiden Xi Jinping dalam misi anti-korupsi di Cina selama bertahun-tahun.

Ini terjadi meski Bai memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman lainnya. Namun, pengadilan menganggap skala suap dan dampak sosial dari kejahatannya terlalu berat untuk hukuman yang lebih ringan.

Hukuman mati dalam kasus korupsi jarang terjadi di Cina, terutama hukuman mati yang tidak ditangguhkan. Bai adalah pejabat kedua dari Huarong Tiongkok yang menerima hukuman seperti itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Januari 2021, Lai Xiaomin, mantan ketua China Huarong Asset Management (CHAM) yang juga mantan bos Bai, dieksekusi setelah dinyatakan bersalah menerima suap sebesar 1,79 miliar yuan, menggelapkan aset publik, dan bigami.

Empat eksekutif senior lainnya dari Huarong, termasuk Wang Pinghua dan Qin Ling, sedang menunggu persidangan atas tuduhan korupsi.

Keputusan ini diambil di tengah tindakan keras terhadap korupsi di sektor keuangan Cina, yang dipimpin oleh Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI). Tindakan keras ini sejalan dengan tujuan Presiden Xi Jinping untuk mengubah Tiongkok menjadi negara adidaya finansial dan memitigasi risiko finansial.

Sejak Januari, lebih dari 30 regulator negara, bankir, dan eksekutif keuangan senior telah ditahan sebagai bagian dari upaya ini.

Xi telah menekankan perlunya langkah-langkah tegas untuk mengatasi “masalah-masalah penting” berupa “kekacauan keuangan dan korupsi yang berulang, serta lemahnya pengawasan keuangan dan kapasitas tata kelola”.

Pilihan Editor: Cina Eksekusi Mati Bankir yang Terima Suap Rp 3,6 Triliun

NDTV | CCTV

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

1 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Ekonom INDEF Sebut Kebijakan BMAD Keramik Bisa Picu Tindakan Balasan dari Cina

1 hari lalu

Jurnalis merekam gudang penyimpanan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Ekonom INDEF Sebut Kebijakan BMAD Keramik Bisa Picu Tindakan Balasan dari Cina

Ekonom INDEF menilai realisasi BMAD atas produk keramik impor bisa memicu tindakan balasan dari Cina.


Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Asaki Klaim BMAD Keramik Impor Cina Tidak Bertentangan dengan Aturan WTO

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyebut Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik impor asal Cina sesuai aturan.


Bea Masuk Perlu Waktu Penyelidikan, IDEAS Sarankan Pemerintah Berlakukan Kembali Pertek Produk Tekstil

2 hari lalu

Petugas kepolisian berjaga di gudang penyimpanan pakaian impor bekas di kawasan Pulogebang, Jakarta, Senin (1/8). Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Bea Masuk Perlu Waktu Penyelidikan, IDEAS Sarankan Pemerintah Berlakukan Kembali Pertek Produk Tekstil

IDEAS sarankan pemerintah berlakukan kembali pertimbangan teknis (pertek) untuk produk tekstil impor. Bea masuk perlu waktu penyelidikan.


10 Negara Terbesar di Asia Berdasarkan Luas Wilayahnya

2 hari lalu

Setiap wilayah di benua Asia terdiri dari beberapa negara dengan keunikan masing-masing. Berikut daftar negara di benua Asia dan ibu kotanya. Foto: Canva
10 Negara Terbesar di Asia Berdasarkan Luas Wilayahnya

Dari banyaknya negara di benua Asia, terdapat 10 negara terbesar di Asia berdasarkan luas wilayahnya. Indonesia menjadi salah satunya.


Hakim Eman Sulaeman Bebaskan Pegi Setiawan, Sebelumnya Pernah Vonis Wali Kota Cimahi Penyuap Penyidik KPK

3 hari lalu

Hakim tunggal Eman Sulaeman (tengah) memeriksa berkas saat sidang gugatan praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. ANTARA/Novrian Arbi
Hakim Eman Sulaeman Bebaskan Pegi Setiawan, Sebelumnya Pernah Vonis Wali Kota Cimahi Penyuap Penyidik KPK

Hakim tunggal Eman Sulaeman menangkan Pegi Setiawan di praperadilan. Sebelumnya, ia vonis eks Wali Kota Cimahi 4 tahun penjara dan denda 200 juta.


Kemenperin Jelaskan soal Bea Masuk Antidumping 200 Persen: Khusus untuk Perusahaan yang Tidak Kooperatif

4 hari lalu

Jurnalis merekam gudang penyimpanan produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tableware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Kemenperin Jelaskan soal Bea Masuk Antidumping 200 Persen: Khusus untuk Perusahaan yang Tidak Kooperatif

Kemenperin menjelaskan memang ada Bea Masuk Antidumping (BMAD) tertinggi sebesar 199 persen, tapi untuk eksportir yang tidak kooperatif.


Gambar Resmi OnePlus Pad 2 yang Akan Iringi Peluncuran Nord 4

5 hari lalu

OnePlus Pad 2. gsmarena.com
Gambar Resmi OnePlus Pad 2 yang Akan Iringi Peluncuran Nord 4

OnePlus Pad 2 dirumorkan menjadi versi global dari OnePlus Pad Pro yang telah hadir di Cina sejak akhir bulan lalu.


Zelensky Tolak PM Hungaria Viktor Orban Sebagai Mediator Rusia-Ukraina

5 hari lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menghadiri kebaktian untuk memperingati para korban Perang Dunia II di Katedral Saint Peter dan Paul bersama Presiden Polandia Andrzej Duda, di tengah serangan Rusia terhadap Ukraina, di Lutsk, Ukraina 9 Juli 2023. REUTERS/Alina Smutko
Zelensky Tolak PM Hungaria Viktor Orban Sebagai Mediator Rusia-Ukraina

Zelensky mengatakan bahwa Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban tidak dapat menjadi penengah dalam konflik Rusia dan Ukraina


Alasan KPK soal Penanganan Korupsi Bansos Presiden Tak Disatukan dengan Kasus Bansos Kemensos

5 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Alasan KPK soal Penanganan Korupsi Bansos Presiden Tak Disatukan dengan Kasus Bansos Kemensos

Menurut Tessa, penanganan perkara korupsi bansos di Kemensos dilakukan di era pandemi Covid-19 dan sumber daya KPK hanya fokus perkara suapnya saja.