TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 12 senator Amerika Serikat dari Partai Republik mengancam akan menjatuhkan sanksi keras terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan jaksanya, Karim Ahmad Khan, apabila menerbitkan perintah penangkapan terhadap perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Mahkamah tersebut saat ini tengah menyelidiki dugaan kejahatan perang dan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Surat satu halaman tersebut, yang diperoleh situs berita online Zeteo, ditujukan kepada Jaksa ICC Karim Khan. Dikatakan bahwa setiap kemungkinan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat senior Israel lainnya "tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum, dan jika dilakukan akan mengakibatkan sanksi berat terhadap Anda dan institusi Anda."
“Targetkan Israel dan kami akan menargetkan Anda,” tulis 12 anggota parlemen dalam surat tersebut seperti dilansir Anadolu pada Senin.
“Surat perintah penangkapan ini akan menyelaraskan ICC dengan negara sponsor terorisme terbesar dan proksinya. Jelasnya, tidak ada kesetaraan moral antara terorisme Hamas dan respons Israel yang dibenarkan.”
"Tindakan tersebut tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum, dan apabila dilaksanakan, akan menimbulkan sanksi yang berat terhadap Anda dan institusi Anda," tulis surat itu, sebagaimana diumumkan Senator Katie Boyd Britt.
Selain Britt, surat itu turut ditandatangani oleh Senator Tom Cotton, Mitch McConnell, Marsha Blackburn, Ted Budd, Kevin Cramer, Ted Cruz, Bill Hagerty, Pete Ricketts, Marco Rubio, Rick Scott dan Tim Scott.
Para senator yang semuanya berasal dari Partai Republik tersebut menganggap agresi Israel di Jalur Gaza merupakan tindakan membela diri yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, mereka mengecam ICC yang diduga akan mengeluarkan perintah penangkapan.
"Menerbitkan perintah penangkapan terhadap pimpinan Israel, selain tidak dapat dibenarkan, juga akan menunjukkan kemunafikan dan standar ganda organisasi Anda," demikian surat tersebut.
Sanksi menurut mereka akan menyasar pegawai, rekanan ICC, dan termasuk sanksi visa bagi keluarga personel ICC.
Pekan lalu, media AS melaporkan bahwa ICC kemungkinan akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel yang terdiri dari Benjamin Netanyahu, menteri pertahanan Yoav Gallant, dan petinggi Angkatan Bersenjata Israel.
Senator Demokrat Chris Van Hollen menuduh Partai Republik terlibat dalam "premanisme" terhadap mahkamah internasional.
“Tidak apa-apa untuk menyatakan penolakan terhadap kemungkinan tindakan hukum, tetapi campur tangan dalam masalah peradilan dengan mengancam petugas pengadilan, anggota keluarga dan karyawan mereka dengan pembalasan adalah tindakan yang salah. Premanisme ini adalah sesuatu yang pantas bagi mafia, bukan senator AS, katanya dalam pernyataan kepada Zeteo.
Israel dan Amerika bukan anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksinya. Palestina diterima sebagai anggota pengadilan yang berbasis di Den Haag pada 2015.
ICC belum mengomentari secara terbuka mengenai kemungkinan surat perintah penangkapan tersebut. Namun, mahkamah mengatakan bahwa “independensi dan ketidakberpihakan” mereka “dirusak” ketika individu mengancam untuk melakukan pembalasan, dan mendesak diakhirinya intimidasi terhadap stafnya.
Meskipun Gedung Putih menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan surat perintah apa pun terhadap pejabat Israel, namun mereka menolak ancaman terhadap personel pengadilan dari anggota parlemen AS.
Israel telah melancarkan serangan besar-besaran di Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, yang menewaskan 1.139 orang.
Lebih dari 34.700 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 77,60 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.
Terlepas dari penyelidikan ICC, Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, pengadilan tertinggi PBB.
Pilihan Editor: Belgia Kecam Intimidasi Israel dan AS terhadap ICC
ANADOLU | ZETEO
