Dimulai dengan Gaza
Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012. Namun, permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan setidaknya dua pertiga dari Majelis Umum.
"Kami percaya bahwa pengakuan kenegaraan Palestina seharusnya tidak datang di awal proses baru, tetapi tidak harus di akhir proses. Kita harus mulai dengan memperbaiki krisis yang ada di Gaza," ujar Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, kepada dewan.
Dewan Keamanan PBB telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam perbatasan yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem timur dan Jalur Gaza, semua wilayah yang direbut Israel pada 1967.
Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, sebelum pemungutan suara mengatakan bahwa penerimaan Palestina di PBB akan memperkuat dan bukan melemahkan solusi dua negara, dan menambahkan: "Perdamaian akan datang dari keikutsertaan Palestina, bukan dari pengucilannya."
Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Abbas, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada 2007.
Hamas mengutuk sikap AS dalam sebuah pernyataan dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk "mendukung perjuangan rakyat Palestina dan hak mereka yang sah untuk menentukan nasib mereka."
Israel melakukan pembalasan terhadap Hamas di Gaza atas serangan 7 Oktober di Israel selatan yang dipimpin oleh kelompok militan tersebut.
Israel mengatakan sekitar 1.200 orang tewas dan lebih dari 250 orang disandera dalam serangan tersebut, dan otoritas kesehatan Gaza mengatakan Israel telah menewaskan hampir 34.000 orang dalam serangannya di Gaza sejak saat itu.
"Kegagalan untuk membuat kemajuan menuju solusi dua negara hanya akan meningkatkan volatilitas dan risiko bagi ratusan juta orang di seluruh wilayah, yang akan terus hidup di bawah ancaman kekerasan yang terus menerus," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada dewan tersebut pada Kamis.
REUTERS
Pilihan Editor: Top 3 Dunia: Iran Siap Hadapi Israel, Sejarah Kudeta di Myanmar
