Ketika Kirby mengabaikan pertanyaan, wartawan tersebut kembali menekannya. Ia mengingatkan bahwa Amerika di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump akhirnya mencabut larangan terhadap Prabowo dan memberinya visa masuk pada 2020, tatkala Prabowo menjabat Menteri Pertahanan.
“Saya ingin tahu apa pandangan pemerintahan Biden mengenai keseimbangan antara nilai-nilai hak asasi manusia Amerika dan kemanfaatan geopolitik,” kata wartawan tersebut.
Kirby hanya menjawab dengan menegaskan bahwa HAM dan hak-hak sipil menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Presiden Joe Biden.
“Tidak ada percakapan yang dia lakukan di mana pun di dunia ini dengan para pemimpin asing di mana dia tidak mengangkat isu dan kekhawatiran tentang HAM dan hak-hak sipil. Itu tidak akan berubah,” ujar juru bicara itu.
Prabowo melakukan perjalanan dinas sebagai Menteri Pertahanan ke Amerika Serikat pada 14 – 19 Oktober 2020, atas undangan Menteri Pertahanan AS Mark T. Esper. Sebelumnya, pemerintah Amerika melarang Prabowo masuk ke negara itu karena dugaan pelanggaran HAM saat ia menjabat Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Kronologinya, Departemen Luar Negeri AS tidak mengeluarkan visa untuk Prabowo yang berniat menyambangi Boston untuk hadir di acara wisuda anaknya, Didit Hediprasetyo, pada 2000 silam.
Pada 2018, Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA) mengeluarkan 34 dokumen rahasia perihal gerakan reformasi 1997 – 1998 di Indonesia, yang salah satunya menyebut Prabowo sebagai dalang hilangnya para aktivis.
Kemudian pada 2019, setelah Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada 23 Oktober, politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan atasannya menerima undangan kunjungan ke Amerika. Menteri Pertahanan AS akhirnya mengundang Prabowo pada 2020.
NABIILA AZZAHRA
