Majikan di Malaysia Menolak Memberi Libur pada Pembantu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Petaling Jaya: Para majikan di Malaysia menolak rancangan peraturan yang mewajibkan sehari libur dalam sepekan untuk para pembantu atau pekerja domestik mereka.

    Beberapa majikan di Malaysia khawatir para pekerja mereka bakal bergaul dengan orang-orang tidak benar jika para pekerja mereka diberi libur. Hal tersebut diungkapkan menanggapi pernyataan Menteri Tenaga Kerja Malaysia Datuk Dr Subramaniam, Selasa (16/6).

    Subramaniam mengatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja akan mewajibkan seluruh pekerja domestik meneken kontrak dengan majikan dan mendapat libur sehari dalam sepekan.

    Menurut para majikan, hari libur seharusnya berdasarkan kesepakatan antara mereka dan pekerja mereka. Karena itu, hari libur seharusnya tidak diatur dalam regulasi.

    Seorang majikan yang hanya ingin disebut sebagai Puan Azizah mengatakan pekerja domestik asal Indonesia yang ada di rumahnya tidak pernah meminta libur selama 13 tahun. Menurut Puan Azizah, pekerjanya tersebut senang bekerja untuk keluarganya.

    "Mereka mau pergi kemana kalau mereka mendapat libur sehari?" ujar Puan Azizah.

    Majikan lainnya, W.H Khoo, 44 tahun, mengutarakan kekhawatiran bahwa para pekerja mereka akan terganggu dan akan berbahaya jika para pekerja bergaul dengan orang-orang yang tidak benar.

    "Saya biasanya membawa pekerja saya ke bioskop dan belanja. Tetapi, saya menolak kewajiban memberi sehari untuk libur bagi para pekerja," ujar W.H. Koo.

    Jim, 62 tahun, yang bekerja di sebuah perusahaan perdagangan, mengatakan ia tidak keberatan jika pekerjanya ikut bersama keluarganya keluar rumah. Namun, Jim khawatir akan keselamatan pekerjanya jika pekerjanya keluar sendirian.

    Presiden Federasi Kesehatan Mental dan Psikiatri Profesor Dr Mohamad Hussain Habil mengatakan satu hari libur tidak cukup. Menurutnya, para pekerja domestik seharusnya juga diperlakukan seperti buruh lain berdasarkan Undang-Undang Buruh.

    Habil juga mendesak dibuatnya acuan mengenai apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh seorang majikan kepada pekerjanya.

    THESTAR| KODRAT SETIAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.