Zelensky Jatuhkan Sanksi ke 108 Orang, Termasuk Eks Perdana Menteri Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Volodymyr Zelensky telah memberikan sanksi kepada 37 kelompok Rusia dan 108 orang termasuk bekas perdana menteri dan menteri pendidikan Ukraina. Ia mengatakan, sanksi itu bertujuan untuk memerangi penculikan anak-anak di Ukraina di masa perang dan teror Rusia lainnnya.

“Kami meningkatkan tekanan negara terhadap mereka dan masing-masing harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan,” katanya dalam pidato video malamnya pada hari Sabtu, 18 November 2023. Kantornya mengeluarkan keputusan dengan dibubuhi tanda tangannya.

Zelensky tidak mengaitkan individu atau kelompok tertentu. Dekrit tersebut menunjukkan rentang hukuman 10 tahun terhadap individu dan hukuman lima tahun terhadap kelompok nirlaba termasuk yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “Yayasan Anak Rusia”.

Zelensky mengatakan dalam pidatonya bahwa daftar yang dihukum itu mencakup mereka yang terlibat dalam penculikan dan deportasi anak-anak Ukraina dan individu yang “dengan berbagai cara membantu teror Rusia melawan Ukraina.”

Beberapa orang yang baru terkena sanksi, termasuk banyak warga negara Rusia. Sebelumnya mereka telah dihukum dengan hukuman terpisah.

Mereka yang dihukum termasuk Dmytro Tabachnyk, mantan menteri pendidikan dan ilmu pengetahuan yang kewarganegaraan Ukrainanya dicabut pada Februari. Selain itu mantan Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov.

Di masa mantan Presiden Viktor Yanukovich, Azarov sebelumnya memiliki aset dan properti yang dibekukan, serta hukuman lainnya. Azarov dan Tabachnyk melarikan diri dari Ukraina ke Rusia pada 2014 setelah tindakan keras terhadap protes jalanan yang menewaskan lebih dari 100 demonstran di Kyiv.

Orang lain yang dihukum pada Sabtu termasuk Sergei Aksyonov, pemimpin Krimea yang dilantik Rusia, dan Leonid Pasechnik, yang ditunjuk Putin sebagai pemimpin Luhansk, wilayah timur Ukraina yang dianeksasi Rusia pada tahun 2022.

Kelompok-kelompok Rusia yang terkena sanksi termasuk beberapa kelompok yang nama atau situs webnya menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan anak-anak.

Salah satu kelompok yang terkena sanksi bernama Kvartal Lui. Di situs web, pendirinya adalah Komisaris Hak Anak Maria Lvova-Belova, yang juga dijatuhi sanksi oleh Kyiv pada Oktober 2022.

Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag bulan ini mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Lvova-Belova, bersama dengan Presiden Vladimir Putin. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak dari Ukraina.

Ukraina mengatakan sekitar 20.000 anak telah dipindahkan ke Rusia atau wilayah yang dikuasai Rusia tanpa persetujuan keluarga atau walinya. Pemindahan anak-anak ini dinilai merupakan kejahatan perang yang memenuhi definisi genosida dalam perjanjian PBB.

REUTERS 

Pilihan editor: Biden: Otoritas Palestina Harus Memerintah di Gaza dan Tepi Barat