"Kami akan mencoba untuk membentuk suatu pemerintahan yang memiliki dukungan luas sesegera mungkin. Hal tersebut tergantung pada keseriusan rakyat Afganistan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),"ujar Rabbani dalam jumpa pers beberapa jam setelah tiba dari wilayah Utara.
Jika ada penundaan karena PBB, kata Rabbani, pihaknya tidak seharusnya disalahkan. Badan dunia tersebut, katanya, menunjukkan ketidaksabaran pada apa yang dilihat sebagai keteguhan pendirian Aliansi Utara untuk membentuk sebuah pemerintahan yang mewakili seluruh kelompok di Afganistan.
Rabbani dipaksa keluar dari Kabul oleh Taliban pada tahun 1996, namun PBB tetap mengakuinya sebagai kepala negara.
Pihak Aliansi Utara menyatakan bahwa Rabbani akan memimpin bidang administrasi. Sementara itu, untuk menjalankan pemerintahan, Afganistan berada di bawah kontrol koalisi sampai diadakannya pemilihan umum dua tahun mendatang.
"Kami akan mencoba membentuk suatu pemerintahan yang luas. Kami selalu mendukung proses tradisional dari loya jirga (dewan tertinggi) dan dewan itulah yang akan memilih para pemimpin negeri ini," kata Rabbani.(faisal/afp)