TEMPO.CO, Jakarta - Serangkaian kasus korupsi yang dibatalkan di Malaysia telah menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memerangi korupsi. Anggota parlemen dan analis memperingatkan bahwa hal ini dapat berisiko mengalienasi pemilih, memperdalam perpecahan dalam koalisi yang berkuasa, dan membahayakan agenda reformasi.
Dengan seruan “reformasi” yang diusungnya, Anwar berkampanye sebagai aktivis antikorupsi selama lebih dari dua dekade sebagai pemimpin oposisi.
Banyak yang berharap pengangkatannya sebagai perdana menteri pada November lalu akan membawa reformasi dan meningkatkan kedudukan internasional Malaysia – yang ternoda dalam beberapa tahun terakhir oleh skandal bernilai miliaran dolar di lembaga dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Namun Anwar kini menghadapi tuduhan, termasuk dari partainya sendiri, karena mengkhianati pemilih progresif dan sekutunya, setelah jaksa penuntut bulan ini membatalkan 47 dakwaan terhadap Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan gagal mengajukan banding atas pembebasan mantan perdana menteri Najib Razak dalam kasus 1MDB.
Anwar mengatakan dia tidak ikut campur dalam kasus-kasus pengadilan, namun independensi jaksa agung sering dipertanyakan karena mereka ditunjuk oleh perdana menteri.
Hassan Karim, anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat yang mengusung Anwar, mengatakan dia merasa "dikecewakan" oleh perdana menteri, yang dia gambarkan sebagai teman dekatnya.
“Anwar lebih mengkhawatirkan kelangsungan pemerintahan dan kekuasaannya dibandingkan agenda reformasi yang telah ia janjikan kepada rakyat,” katanya kepada Reuters.
Kamar Kejaksaan Agung (AGC) dan kantor Anwar tidak menanggapi permintaan komentar.
Ahmad Zahid dan Najib, yang menjalani hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan terpisah 1MDB, keduanya berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu yang dulunya dominan, yang telah lama ditentang oleh Anwar.
Anwar bergandengan tangan dengan mantan pesaingnya tahun lalu untuk memperoleh mayoritas di parlemen.
AGC mengatakan pihaknya membatalkan tuntutan terhadap Ahmad Zahid untuk meninjau bukti baru, dan menegaskan kembali bahwa keputusannya dibuat secara independen.
Hal ini tidak menghentikan kritik yang mempertanyakan mengapa dakwaan dibatalkan setelah empat tahun di pengadilan dan setelah hakim memutuskan bahwa jaksa telah menetapkan kasus prima facie.
Pihak oposisi Malaysia berencana untuk memprotes pencabutan dakwaan tersebut pada Sabtu, 16 September 2023.
Partai pemuda MUDA menarik dukungan untuk koalisi Anwar terkait kasus korupsi tersebut, dan satu-satunya anggota parlemen dari partai tersebut, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mengatakan bahwa membatalkan kasus terhadap Ahmad Zahid sudah melewati "garis merah".
“Ketika Anda berkampanye dengan platform reformasi dan antikorupsi yang jelas, namun Anda melakukan hal sebaliknya, bersiaplah untuk dihukum oleh masyarakat,” katanya.
