TEMPO.CO, Jakarta - Rusia menggelar pemilihan umum yang memicu kontroversi di sejumlah wilayah yang diduduki di Ukraina, Pemilu tersebut dikecam karena dinilai melanggengkan kejahatan di Ukraina.
Kecaman tersebut disampaikan oleh Perwakilan Tetap untuk Presiden Ukraina di Republik Otonom Krimea, Tamila Tasheva, dalam sebuah rapat di kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.
“Mengadakan pemungutan suara di wilayah-wilayah Ukraina yang sedang diduduki merupakan satu lagi kejahatan dari Rusia. Baik Ukraina maupun negara-negara beradab lainnya dan lembaga-lembaga internasional tidak mengakui ‘pemilu’ ini,” ujar Tasheva dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 14 September 2023.
Sejak pemilu usai, berbagai negara dan organisasi internasional telah mengeluarkan pernyataan yang menyebut pemilu tersebut ‘palsu’ dan melanggar hukum internasional. Beberapa negara yang mengeluarkan pernyataan adalah mereka yang tergabung dalam Grup Tujuh atau G7 bersama Uni Eropa.
“Kami, para Menteri Luar Negeri G7 Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat, serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa, dengan tegas mengutuk penyelenggaraan ‘pemilu’ palsu yang diadakan oleh Rusia di wilayah kedaulatan Ukraina yaitu Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Krimea,” demikian tertulis dalam pernyataan bersama G7.
Council of Europe juga mengeluarkan pernyataan bersama dari Perdana Menteri Latvia (penjabat Menteri Luar Negeri) dan Presiden Komite Menteri Dewan Eropa, Krišjnis Kariš; Presiden Majelis Parlemen Dewan Eropa, Tiny Kox; dan Sekretaris Jenderal Latvia Dewan Eropa, Marija Pejinovi Buri.
Mereka menganggapnya sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap hukum internasional, dan dapat dianggap batal demi hukum.
Menurut Tasheva, “Mengadakan ‘pemilu’ di wilayah-wilayah pendudukan adalah kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan legalitas atau legitimasi. Apa yang disebut ‘suara’ dalam pemungutan ini tidak diakui oleh lembaga-lembaga internasional.”
Federasi Rusia mengumumkan diadakannya apa yang disebut "pemilihan" pada otoritas pendudukan lokal pada 8-10 September 2023 di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson yang diduduki sementara di Ukraina, serta di Republik Otonomi Krimea dan kota Sevastopol.
Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam tindakan tersebut dan menyatakan Rusia telah secara brutal melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, undang-undang Ukraina, serta norma dan prinsip hukum internasional, yaitu Piagam PBB.
"Pemilu palsu yang dilakukan Rusia di wilayah-wilayah yang diduduki sementara adalah batal demi hukum. Hal ini tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum dan tidak akan membawa perubahan apa pun terhadap status internasional wilayah Ukraina yang direbut oleh pasukan militer Rusia. Dengan melakukan pemilu palsu di wilayah Ukraina dan Krimea, Moskow terus mendelegitimasi sistem hukum Rusia," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina, dilansir dari situs resmi pada Kamis, 14 September 2023.
Kementerian Luar Negeri Ukraina menyerukan kepada mitra internasional untuk mengutuk tindakan Rusia itu. Ukraina juga meminta agar semua orang, yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu semu, termasuk pimpinan Federasi Rusia, perwakilan administrasi pendudukan dan badan pemilu harus dimintai pertanggungjawaban. "Kami juga memulai penerapan sanksi internasional baru terhadap mereka," tulis Kementerian Luar Negeri.
NABIILA AZZAHRA
Pilihan Editor: Keluarga Wartawan Evan Gershkovich Minta Bantuan ke PBB
