TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Ri Joko Widodo menyebut soal perlunya rasa saling percaya saat membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN bersama Cina, di tengah kekhawatiran sejumlah negara mengenai Laut Cina Selatan.
Dalam pidatonya, Jokowi tidak menyinggung langsung soal Laut Cina Selatan atau peta baru Cina. Ia menekankan perlunya ASEAN dan Cina merealisasikan kerja sama konkret yang saling menguntungkan. Delegasi dari Beijing dipimpin oleh Perdana Menteri Cina Li Qiang.
“Hal tersebut hanya bisa dilakukan jika kita memiliki trust satu sama lain, yang tentu saja harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak,” kata Jokowi di Jakarta Convention Centre pada Rabu, 6 September 2023.
Cina pada pekan lalu merilis “Peta Standar Cina Edisi 2023,” yang terkenal berbentuk U. Peta itu menutupi sekitar 90 persen Laut Cina Selatan. Sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam protes terkait dengan peta baru Cina tersebut. Beijing berharap setiap pihak tidak berlebihan dalam menafsirkan peta baru negaranya.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam pidatonya di KTT ASEAN, Selasa, 5 September 2023, kembali menyinggung soal peta baru yang dirilis Cina, sekaligus menegaskan posisi Kuala lumpur perihal ini.
Menurut Anwar, permasalahan di Laut Cina Selatan harus ditangani dengan cara yang damai dan rasional melalui dialog. Anwar juga menilai perlunya konsultasi sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982.
Sejauh ini, belum ada pernyataan dari ASEAN yang mencerminkan sikap soal perkembangan terbaru yang terjadi berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Direktur Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto Suryodipuro menekankan tidak ada agenda khusus untuk membahas soal peta baru Cina.
Dalam pidatonya, PM Li Qiang juga tidak menyinggung soal peta baru dan Laut Cina Selatan. Tetapi ia menekankan soal kerja sama yang baik di antara ASEAN dan Cina.
“Terlepas dari bagaimanapun situasi global yang berkembang, Cina dan ASEAN mempertahankan hubungan yang dekat. Komunikasi, menghargai satu sama lain, dan mengakomodasi kepentingan satu sama lain,” kata Li Qiang.
Namun Sidharto mengakui situasi yang berkembang di perairan Laurt Cina Selatan saat ini membuat percepatan kode etik wilayah perairan itu semakin mendesak. “Situasi sekarang mengharuskan kita untuk mendorong semua pihak untuk mempercepat pembahasannya,” katanya saat ditemui wartawan di Jakarta pada Selasa, 5 September 2023.
Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini telah mendorong percepatan negosiasi code of conduct atau kode etik di Laut Cina Selatan bersama Cina. Pedoman merangkum aspirasi ASEAN dan Cina untuk selesaikan kode etik dalam 3 tahun atau kurang, melalui pembahasan secara intensif isu-isu tertunda.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Militer Ukraina Klaim Keberhasilan, Menhan Rusia Anggap Kyiv Gagal
