TEMPO.CO, Jakarta - Rusia akan memblokir deklarasi akhir konferensi tingkat tinggi G20 bulan ini kecuali deklarasi tersebut mencerminkan posisi Moskow terhadap Ukraina dan krisis lainnya. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menyebut tujuan dari tuntutan Moskow adalah supaya membiarkan para peserta mengeluarkan komunike yang tidak mengikat atau parsial.
Lavrov, yang menjabat sebagai menteri luar negeri pada masa Presiden Vladimir Putin sejak 2004, akan mewakili Rusia pada pertemuan Kelompok 20 negara industri dan berkembang terkemuka di New Delhi pada 9-10 September 2023.
Baca Juga:
Putin diketahui tidak bepergian ke luar negeri sejak Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya pada Maret atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.
“Tidak akan ada deklarasi umum atas nama seluruh anggota jika posisi kami tidak tercermin,” kata Lavrov kepada para mahasiswa di Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow yang bergengsi pada Jumat, 1 September 2023.
Kremlin menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran eksistensial melawan negara Barat yang arogan. Menurut Putin, Barat ingin membongkar Rusia dan mengambil kendali atas sumber daya alamnya yang sangat besar. Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada Februari 2022.
Negara-negara Barat menyangkal niat tersebut. Namun, mereka ingin Ukraina mengalahkan Rusia di medan perang dan telah menerapkan beberapa putaran sanksi ekonomi sebagai tanggapan terhadap invasi tersebut, yang oleh Rusia disebut sebagai “operasi militer khusus”.
Negara-negara besar lainnya seperti Cina, India, dan Brazil telah menyerukan perdamaian tetapi juga memiliki hak untuk menentukan hubungan mereka sendiri dengan Moskow. Cina menuduh Barat mengipasi perang dengan memasok senjata ke Ukraina.
Lavrov mengatakan negara-negara Barat telah mengangkat isu mengenai Ukraina dalam pertemuan-pertemuan yang mempersiapkan KTT tersebut, dan Rusia menjawab bahwa “masalah ini sudah selesai bagi kami”.
Menteri Rusia itu menuduh negara-negara Barat melemahkan lembaga-lembaga internasional dengan memaksakan agendanya sendiri dan menyarankan bahwa, jika konsensus tidak dapat dicapai pada pertemuan G20, maka sebuah komunike tidak mengikat dapat dikeluarkan oleh presiden G20.
“Pilihan lainnya adalah mengadopsi dokumen yang berfokus pada keputusan spesifik di bidang kompetensi G20, dan membiarkan semua pihak mengambil keputusan atas nama mereka sendiri,” kata Lavrov.
REUTERS
Pilihan Editor: Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan
