Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rusia Gelar Pemilu di Wilayah Ukraina yang Diduduki

image-gnews
Presiden Ukraina Pertimbangkan Pemilu Dini
Presiden Ukraina Pertimbangkan Pemilu Dini
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia mulai mengadakan pemilihan di beberapa bagian Ukraina yang diduduki pada Kamis, 31 Agustus 2023. Wilayah itu adalah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson – yang diklaim Kremlin tahun lalu. Otoritas Moskow berupaya memperkuat diri, meskipun konflik sedang berlangsung.

Di keempat wilayah tersebut, gubernur-gubernur yang dipilih sendiri oleh Moskow berupaya mendapatkan masa jabatan penuh dalam pemilu yang akan berakhir pada 10 September, ketika Rusia mengadakan pemilu regional. Kebanyakan dari proksi Kremlin itu merupakan gabungan dari politisi veteran pro-Rusia dan tokoh-tokoh lainnya yang hanya dikenal secara lokal.

Semua gubernur mencalonkan diri berkat dukungan Presiden Rusia Vladimir Putin setelah bergabung dengan blok Rusia Bersatu di Kremlin dengan meriah dalam beberapa bulan terakhir. Mereka hanya menghadapi sedikit oposisi.

Di kota pelabuhan Mariupol di wilayah Donetsk, menurut laporan Reuters, petugas pemilu mendirikan tempat pemungutan suara sementara pada hari Kamis di halaman kompleks perumahan. Mariupol direbut oleh Rusia pada Mei 2022 setelah pengepungan selama berbulan-bulan.

Sejumlah warga keluar untuk memberikan suara mereka, menunjukkan paspor Rusia yang baru dibagikan kepada para pejabat sementara petugas polisi berdiri di sana. Banyak orang telah meninggalkan wilayah pendudukan Rusia, yang mengalami kerusakan paling parah akibat konflik tersebut.

Rusia tidak sepenuhnya mengendalikan Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson. Bersama dengan Krimea – yang dianeksasi oleh Moskow pada tahun 2014 – wilayah tersebut mencakup hampir seperlima wilayah Ukraina.

Tiga perempat negara di Majelis Umum PBB mengutuk apa yang mereka sebut sebagai “upaya aneksasi ilegal” yang dilakukan Rusia terhadap empat wilayah tersebut dalam pemungutan suara Oktober lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para pejabat Ukraina mengatakan pemilu tersebut juga ilegal dan menunjukkan mengapa tidak mungkin mengadakan perundingan damai dengan Moskow sampai Rusia menarik seluruh pasukannya dari wilayah Ukraina.

Walikota Mariupol di Ukraina yang diasingkan, Vadym Boichenko, mengatakan kepada Reuters bahwa orang-orang di kota tersebut telah memberitahunya bahwa tidak ada daftar pemilih dan tidak ada daftar kandidat. Boichenko telah meninggalkan Mariupol pada 26 Februari 2022, dua hari setelah invasi Rusia,

“Jelas bahwa tidak ada kepercayaan dari masyarakat terhadap proses ini, yang seharusnya disebut pemilu palsu,” katanya dalam sebuah wawancara di Kyiv.

REUTERS

Pilihan Editor: Geger Peta Baru Cina: RI telah Dorong Negosiasi Kode Etik Laut Cina Selatan

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemimpin Azerbaijan Tolak Bertemu PM Armenia di Spanyol

1 jam lalu

Pemimpin Azerbaijan Tolak Bertemu PM Armenia di Spanyol

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev tidak akan menghadiri pertemuan yang diselenggarakan Uni Eropa dengan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan


Rupiah Melemah, Dipengaruhi Situasi Politik Menjelang Pemilu 2024

1 jam lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Rupiah Melemah, Dipengaruhi Situasi Politik Menjelang Pemilu 2024

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 54 poin ke level Rp 15.634 per dolar AS dalam perdagangan Rabu sore ini. Rupiah melemah karena terpengaruh kondisi


Putin Melawat ke Kirgistan, Kunjungan Luar Negeri Pertama sejak Jadi Buronan ICC

2 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin memimpin rapat Dewan Kepresidenan untuk Hubungan Antaretnis di Pyatigorsk, Rusia 19 Mei 2023. Tatiana Barybina/Layanan Pers Gubernur Wilayah Stavropol/Sputnik via REUTERS
Putin Melawat ke Kirgistan, Kunjungan Luar Negeri Pertama sejak Jadi Buronan ICC

Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengunjungi Kirgistan pekan depan, lawatan luar negeri pertama sejak ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan


Protes Perang Ukraina di Televisi, Jurnalis Rusia Marina Ovsyannikova Dihukum 8,5 Tahun

3 jam lalu

Mantan pegawai TV pemerintah Rusia, Marina Ovsyannikova. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Protes Perang Ukraina di Televisi, Jurnalis Rusia Marina Ovsyannikova Dihukum 8,5 Tahun

Pengadilan Rusia menghukum mantan jurnalis televisi pemerintah Marina Ovsyannikova, yang memprotes perang Ukraina


Rusia Mau Naikkan Harga Visa untuk Pemohon dari Negara Tertentu

6 jam lalu

Sejumlah warga kota Moskow bermain skating di tengah lapangan Merah, depan menara Spasskaya, Kremlin (27/12). Foto: AFP/Alexander Nemenov
Rusia Mau Naikkan Harga Visa untuk Pemohon dari Negara Tertentu

Rusia akan menaikkan harga visa kepada pemohon dari negara-negara anggota Uni Eropa dan sejumlah negara di Eropa lainnya


Media Rusia Sebut Putin Akan Maju Lagi dalam Pemilihan Presiden

8 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Kosmodrom Vostochny di Rusia, 13 September 2023. Kim Jong Un mengatakan bahwa kunjungannya ke Rusia merupakan bukti jelas akan
Media Rusia Sebut Putin Akan Maju Lagi dalam Pemilihan Presiden

Presiden Rusia Vladimir Putin disebut akan kembali maju dalam pemilu mendatang.


Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

14 jam lalu

Menko Polhukam Mahfud Md memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyerobotan tanah milik negara di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Pemerintah akan melakukan segala upaya hukum untuk mengembalikan tanah aset PTPN II seluas 464 Ha di Deli Serdang dengan mengajukan kasasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat kepemilikan yang diharapkan dapat menjadi bukti baru atau novum guna mengubah putusan dalam proses hukum perdata. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Apa alasannya?


Mahfud MD: Kejaksaan dan Polri Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

18 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD saat ditanya soal isu bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP sesuai acara Ulang Tahun Luhut Binsar Pandjaitan di Sopo Dell Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Mahfud MD: Kejaksaan dan Polri Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Agar negara tidak guncang.


Gerindra Pastikan dalam Waktu Dekat Pimpinan Partai Koalisi Pendukung Prabowo akan Bertemu

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bicara ihwal dukungan parpol lain ke Gerindra saat agenda Jalan Sehat Satuan Relawan Indonesia Raya ke 15 di Plaza Parkir Timur GBK Senayan, Ahad, 13 Agustus 2023. TEMPO/Tika Ayu Tempo
Gerindra Pastikan dalam Waktu Dekat Pimpinan Partai Koalisi Pendukung Prabowo akan Bertemu

Koalisi Indonesia Maju dikabarkan akan bertemu dalam waktu dekat. Gerindra mengatakan salah satu pembahasannya adalah tim pemenangan.


Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Perpanjang Masa Dinas Panglima TNI karena Tak Ada Esensinya

1 hari lalu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta jajaran memberikan keterangan saat konferensi pers tentang pengamanan KTT Asean ke-43 di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 7 September 2023. Dalam keterangnya, Panglima mengatakan pengamanan udara, laut dan darat dikendalikan dengan baik. Pengamanan dilakukan mulai dari rangkaian kegiatan awal hingga delegasi kembali ke negara masing-masing, sementara, Kapolri minta maaf atas kemacetan yang terjadi akibat dari penutupan jalan di wilayah Senayan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tak Perpanjang Masa Dinas Panglima TNI karena Tak Ada Esensinya

Wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dinilai ilegal dan tak ada esensinya.