TEMPO.CO, Jakarta - Ketua parlemen Thailand Wan Muhamad Noor Matha mengumumkan pemungutan suara parlemen untuk perdana menteri akan ditunda. Keputusan ini memperpanjang kebuntuan politik yang menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas, sejak pemilihan umum Mei.
Pemilu Thailand dimenangkan oleh Partai Move Forward, yang didukung kalangan muda. Namun ketuanya, Pita Limjaroenrat, gagal menjadi perdana menteri karena perlawanan kelompok konservatif di parlemen.
Pada Rabu, pengumpul suara terbanyak kedua, Partai Pheu Thai, mengatakan akan berusaha membentuk aliansi baru tanpa Move Forward dan akan mencalonkan taipan real estat Srettha Thavisin untuk jabatan perdana menteri.
Setelah pemilihan, Move Forward bersama dengan Pheu Thai dan enam partai lainnya, membentuk aliansi untuk mencoba membentuk pemerintahan. Namun pemimpin Move Forward, Pita, dua kali dihalangi parlemen untuk menjadi perdana menteri.
Pemilihan PM semula dijadwalkan pada Jumat, 4 Agustus 2023. Namun Wan Muhamad mengatakan pemungutan suara untuk perdana menteri hanya dapat diadakan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan banding oleh Move Forward terhadap upayanya untuk menunjuk seorang perdana menteri.
"Kami harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Agustus sebelum menentukan kapan kami akan melakukan pemungutan suara lagi," kata Wan Noor kepada wartawan di Bangkok pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Banyak pemilih dalam pemungutan suara Mei lalu menolak pemerintahan oleh militer dan pemerintah dukungan militer yang berkuasa hampir satu dekade. Partai progresif yang menang, Move Forward, dihalangi untuk merebut kekuasaan karena kubu konservatif dan majelis tinggi menolak calon mereka, Pita Limjaroenrat.
Baht Thailand telah melemah minggu ini karena ketidakpastian politik.
Pheu Thai, inkarnasi terbaru dari partai yang didirikan oleh mantan taipan telekomunikasi Thaksin Shinawatra, berada di urutan kedua dalam jajak pendapat. Partai berharap mendapatkan calon perdana menteri terpilih untuk membentuk pemerintahan.
Partai Move Forward memenangkan suara banyak anak muda. Pengucilannya dari kekuasaan oleh kaum konservatif yang bersekutu dengan kerajaan-militer telah meningkatkan prospek kembalinya protes jalanan yang telah membawa kekacauan intermiten ke Thailand selama 20 tahun terakhir.
REUTERS
Pilihan Editor India Ubah Undang-Undang Perlidungan Hutan, Aktivis Lingkungan Khawatir
