TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim merundingkan isu Myanmar dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Ia memberikan sinyal bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, mau memberikan kelonggaran dalam menyelesaikan krisis tersebut.
"Kami membahas Myanmar untuk memperkuat konsensus lima poin ASEAN tetapi juga memberikan beberapa fleksibilitas bagi negara-negara tetangga untuk terlibat secara informal tanpa mengorbankan masalah hak asasi manusia, dan perlakuan terhadap minoritas, khususnya Rohingya,” Kata Anwar bersama Marcos yang berada di Kuala Lumpur untuk pertemuan bilateral pada Rabu, 26 Juli 2023.
Malaysia dan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara sebelumnya telah menolak keterlibatan apa pun dengan junta. Thailand tahun ini menjadi tuan rumah pertemuan informal dengan Junta Myanmar dengan alasan perlunya menjaga dialog.
Manuver Thailand itu membuat gerah Indonesia, ketua ASEAN pada tahun ini. Perbedaan pandangan tampak dalam pertemuan menteri luar negeri blok di Jakarta pada pertengahan bulan ini.
ASEAN, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada jumpa pers di Shangri-La pada Jumat, 14 Juli 2023, tetap mendorong implementasi konsensus lima poin yang disepakati dengan junta tak lama setelah kudeta Myanmar pada awal 2021.
Konsensus menyerukan segera diakhirinya kekerasan; penyelenggaraan dialog di antara semua pihak; penunjukan utusan khusus; mengizinkan bantuan kemanusiaan dari ASEAN; dan mengizinkan utusan khusus mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
Banyak pihak yang menganggap rencana perdamaian ASEAN atas krisis Myanmar itu tidak memberikan perkembangan signifikan dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Malaysia telah menjadi pengkritik junta yang vokal. Awal bulan ini, Malaysia mendesak ASEAN untuk mengutuk keras tindakan junta, termasuk kekerasan.
REUTERS
Pilihan Editor: Kim Jong Un Kunjungi Pemakaman Militer Cina jelang Hari Kemenangan
