TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Senin, 17 Juli 2023, berjanji untuk menindak ketidakhadiran militer cadangan karena penentangan untuk rencana perombakan peradilannya. Ia mengatakan tindakan seperti itu anti-demokrasi dan berisiko membuat musuh negara berani.
Dengan koalisi agama-nasionalis akan meratifikasi reformasi kunci sebelum parlemen melakukan reses musim panas pada 30 Juli, oposisi telah meningkatkan kampanye protes selama setengah tahun dan ada ancaman dari beberapa tentara cadangan untuk menolak panggilan.
Hal itu telah mengguncang sebuah negara di mana wajib militer, yang berfungsi sebagai tentara cadangan di masa perang dan mengharuskan mereka menjalani pelatihan reguler, sudah lama menjadi masalah apolitis untuk dibicarakan.
"Pemerintah tidak akan menerima pembangkangan. Pemerintah akan bertindak melawannya dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan masa depan kita," kata Netanyahu kepada kabinetnya, tanpa merinci langkah-langkah yang mungkin dilakukan.
Dengan gelombang kekerasan Israel-Palestina dan serentetan konfrontasi baru-baru ini di perbatasan Lebanon, Netanyahu menyebut tindakan tentara cadangan sebagai "mengikis kemampuan kita untuk mencegah musuh kita yang dapat dengan mudah tergoda untuk menyerang kita".
"Kita tidak dapat mempunyai satu kelompok di dalam militer yang mengancam pemerintah terpilih: 'Jika Anda tidak melakukan apa yang kami katakan, kami akan menghentikan keamanan,'" katanya. "Tidak ada negara demokratis yang dapat menerima perintah ini."
Para pengkritik rencana perombakan yudisial mengatakan Netanyahu-lah yang mengancam demokrasi dengan menghilangkan check and balances.
RUU reformasi yang mengekang beberapa kekuasaan Mahkamah Agung, yang akan diratifikasi minggu depan, "akan membuka jalan langsung ke kediktatoran", kata sebuah surat yang ditandatangani oleh 1.700 mantan perwira angkatan udara, termasuk 27 pensiunan jenderal, yang diterbitkan dalam harian Israel dengan penjualan terbesar, Yedioth Ahronoth, pada Rabu.
Petisi yang beredar konon ditandatangani oleh ribuan tentara cadangan yang berencana menolak perintah. Dalam beberapa, nama telah disunting. Memverifikasi identitas para pembuat petisi, dan bahwa mereka benar-benar tunduk pada mobilisasi, adalah sulit.
Ditanya soal angka, juru bicara militer Israel hanya mengatakan bahwa sebagai bagian dari protes "insiden ketidakhadiran di antara tentara cadangan ketika dipanggil untuk bertugas sangat terbatas (dan) cukup ditangani oleh para komandan".
