TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengakui kerumitan dalam menangani isu Myanmar. Namun dia menegaskan bahwa Indonesia sebagai ketua ASEAN akan melanjutkan langkah tepat dalam menyelesaikan krisis tersebut.
“ASEAN harus melakukan hal yang tepat sesuai dengan 5PC,” kata Retno dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat, 14 Juli 2023, menutup pertemuan sepakan menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.
Ihwal 5PC yang dimaksud oleh Retno adalah konsensus lima butir yang disepakati oleh ASEAN dua tahun lalu dalam menangani krisis Myanmar, mencakup penghentian permusuhan, memungkinkan dialog inklusif, dan memberikan akses penuh ke bantuan kemanusiaan bagi Myanmar. Kesepakatan itu dicapai dengan junta tak lama setelah kudeta pada awal 2021. Sejauh ini usaha itu tanpa hasil.
Seruan Menlu Retno muncul di tengah keterpecahan di antara negara-negara anggota soal menangani isu Myanmar. Thailand bergerak sendiri dengan mengajak blok untuk kembali terlibat dengan Junta Myanmar dalam beberapa kali pertemuan.
Komunike pertemuan menlu ASEAN menyatakan sejumlah negara anggota ASEAN memandang aktivitas Thailand baru-baru ini di Myanmar sebagai perkembangan positif. Upaya Bangkok itu, bagaimanapun, para pengamat melihat telah mengerdilkan usaha yang diupayakan ASEAN.
Thailand membela usahanya untuk menggandeng rezim militer di Myanmar itu karena pihaknya terdampak langsung oleh krisis yang berkecamuk. Kelompok sipil di Myanmar termasuk pemerintah bayangan NUG, telah menyerukan ASEAN supaya tidak mengakui junta, yang menurut PBB telah menyebabkan kemelut abadi di negara tersebut.
Kepemimpinan Indonesia di ASEAN sudah melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk junta militer dan pemerintahan bayangan sipil atau NUG dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Jakarta mendorong de-eskalasi kekerasan dan penghentian penggunaan senjata, serta mengusahakan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah yang membutuhkan.
Pernyataan bersama menteri luar negeri ASEAN kembali menyampaikan sikapnya untuk mengutuk keras tindakan kekerasan yang terus berlanjut di Myanmar, termasuk serangan udara, penembakan artileri, dan penghancuran fasilitas umum.
ASEAN mendesak semua pihak yang terlibat untuk mengambil tindakan nyata untuk segera menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu, mengecam setiap eskalasi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyampaian bantuan kemanusiaan. bantuan dan dialog nasional yang inklusif.
Tidak ada perwakilan Myanmar yang hadir dalam pertemuan di Jakarta pada pekan ini. Junta dilarang dari rapat tingkat tinggi ASEAN karena kurangnya kemajuan implementasi konsensus lima poin.
Peneliti senior di bidang Hubungan Internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Dewi Fortuna Anwar saat dihubungi Tempo pada Kamis, 13 Juli 2023, menilai langkah Thailand dalam menggandeng junta itu jelas mengerdilkan usaha ASEAN. Menurutnya blok memang perlu menekankan komitmen memperkuat implementasi konsensus, terlepas ada negara anggota yang mengambil prakarsa sendiri.
Pilihan Editor: Anwar Ibrahim: Investasi Tesla Ciptakan Puluhan Ribu Kesempatan Kerja di Malaysia
