TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa 185.000 tentara yang baru direkrut, telah bergabung dengan angkatan bersenjata sebagai tentara profesional. Mereka bergabung sejak awal tahun, saat Moskow mencoba memperkuat pasukannya untuk perang Rusia Ukraina.
Tahun lalu Rusia mengumumkan rencana meningkatkan jumlah angkatan bersenjatanya lebih dari 30 persen menjadi 1,5 juta personel tempur. Sejumlah poster disebarkan untuk mengajak orang-orang bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Poster dipasang di seluruh kota, dengan iklan yang tayang di televisi menyampaikan pesan serupa.
"Menurut Kementerian Pertahanan, dari 1 Januari hingga 4 Juli, lebih dari 185.000 orang diterima di jajaran Angkatan Bersenjata, di mana sekitar 109.000 di antaranya adalah cadangan, serta kategori warga negara lain yang dipanggil untuk melayani di bawah kontrak," kata Medvedev.
Dalam sebuah video yang diunggah di Telegram, Medvedev mengatakan bahwa hampir 10.000 rekrutan baru telah bergabung pada minggu lalu. Tentara baru ini bergabung sejak terjadinya pemberontakan oleh kelompok tentara bayaran Wagner. Para pejuang Wagner telah diberi pilihan untuk mendaftar sebagai tentara reguler.
"Saya ingin secara khusus mencatat bahwa percobaan pemberontakan bersenjata tidak mengubah sikap warga untuk mengontrak layanan di zona operasi militer khusus," kata Medvedev. Ia mengacu pada konflik di Ukraina.
Presiden Vladimir Putin memerintahkan "mobilisasi parsial" dari 300.000 cadangan September lalu. Mobilisasi ini mendorong ratusan ribu orang Rusia melarikan diri ke luar negeri untuk agar tak dikirim ke medan perang di Ukraina. Putin mengatakan tidak perlu ada mobilisasi lebih lanjut.
Medvedev, yang ditunjuk awal tahun ini untuk mengawasi produksi militer domestik Rusia, mengatakan bahwa pihaknya bekerja sepanjang waktu untuk memasok tentara ke Ukraina. Dalam komentar hari Selasa, dia mengusulkan agar aset yang disita dari Ukraina termasuk kapal dan mobil berkecepatan tinggi, harus diserahkan kepada militer.
Dia mengatakan jaksa penuntut, dinas keamanan FSB dan badan-badan lain harus bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah-langkah guna mentransfer peralatan tersebut ke pasukan Rusia secepat mungkin.
REUTERS
Pilihan Editor: Hakim AS Batasi Pejabat Biden untuk Hubungi Perusahaan Media Sosial, Ini Alasannya
