TEMPO.CO, Jakarta - Seorang hakim federal Amerika Serikat pada Selasa membatasi beberapa lembaga dan pejabat pemerintahan Presiden Joe Biden untuk bertemu dan berkomunikasi dengan perusahaan media sosial dengan tujuan memoderasi konten mereka, menurut dokumen pengadilan.
Hakim Terry Doughty, dalam perintah yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Louisiana, membuat beberapa pengecualian untuk komunikasi antara pejabat pemerintah dan perusahaan, termasuk untuk memperingatkan tentang risiko keamanan nasional dan aktivitas kriminal.
Perintah itu pertama kali dilaporkan oleh Washington Post.
Keputusan tersebut diambil sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh Jaksa Agung dari Partai Republik di Louisiana dan Missouri. Keduanya menuduh bahwa pejabat pemerintah federal AS melangkah terlalu jauh dalam upaya mendorong perusahaan media sosial untuk menangani postingan yang mereka khawatirkan dapat berkontribusi pada keragu-raguan vaksin selama pandemi COVID-19 atau membatalkan pemilu.
Putusan tersebut mengatakan lembaga pemerintah seperti Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan serta FBI tidak dapat berbicara dengan perusahaan media sosial untuk “tujuan mendesak, mendorong, menekan, atau membujuk dengan cara apa pun untuk menghapus, menekan, atau mengurangi konten berisi kebebasan berbicara yang dilindungi di bawah Klausul Kebebasan Berbicara dari Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat.”
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan Departemen Kehakiman sedang meninjau perintah tersebut dan akan mengevaluasi pilihannya.
Litigasi tersebut awalnya diajukan oleh mantan Jaksa Agung Missouri Eric Schmitt dan Jaksa Agung Louisiana Jeff Landry. Schmitt, yang terpilih menjadi anggota Senat AS pada November, menggunakan Twitter untuk menyambut keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai kemenangan untuk kebebasan berbicara.
Perintah itu juga menyebutkan nama pejabat termasuk Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dan Jen Easterly, yang mengepalai Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, dalam pembatasannya.
Perintah ini menandai kemenangan bagi Partai Republik yang telah menggugat pemerintahan Biden, dengan mengatakan pihaknya menggunakan krisis kesehatan virus corona dan ancaman informasi yang salah sebagai alasan untuk mengekang pandangan yang tidak setuju dengan pemerintah.
Pejabat AS mengatakan mereka bertujuan untuk meredam informasi yang salah tentang vaksin COVID-19 untuk mengekang kematian yang dapat dicegah. Platform Meta induk Facebook dan Instagram, Twitter, dan YouTube Alphabet tidak menanggapi permintaan komentar.
Pilihan Editor: Rencana Putihkan Pinjaman Mahasiswa Ditolak MA, Biden Bikin Terobosan Lain
REUTERS
