Australia Tambah Bantuan ke Ukraina, termasuk 70 Kendaraan Lapis Baja

TEMPO.CO, Jakarta - Australia akan menyediakan paket bantuan baru untuk Ukraina senilai A$110 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memastikan, bantuan itu termasuk 70 unit kendaraan militer untuk bertahan melawan invasi Rusia.

"Dukungan tambahan ini akan membuat perbedaan nyata, membantu rakyat Ukraina yang terus menunjukkan keberanian besar dalam menghadapi perang Rusia yang ilegal, tidak beralasan, dan tidak bermoral," kata Albanese dalam jumpa pers di Canberra, Senin, 26 Juni 2023.

Komitmen baru tersebut membuat total kontribusi Australia untuk Ukraina menjadi A$790 juta, yang A$610 juta di antaranya dalam bentuk dukungan militer, sejak konflik dimulai pada Februari 2022.

Albanese mengatakan paket itu tidak didorong oleh peristiwa yang terjadi di Rusia selama akhir pekan, saat tentara bayaran Grup Wagner yang bersenjata berat secara singkat menguasai kota Rostov. Gejolak politik di Moskow itu merupakan salah satu tantangan terbesar bagi cengkeraman kekuasaan Presiden Vladimir Putin.

"Tidak, kami sedang mengerjakan proposal ini, dengan maksud untuk membawanya ke kabinet pagi ini, sudah jauh-jauh hari," kata Albanese.

Australia adalah salah satu kontributor non-NATO terbesar atas dukungan negara-negara Barat untuk Ukraina. Canberra telah memasok bantuan, amunisi, dan peralatan pertahanan termasuk sejumlah kendaraan lapis baja Bushmaster. 

Pemerintah Australia juga  telah melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia, dan telah memberikan sanksi kepada sekitar seribu individu dan entitas Rusia.

Untuk menopang ekonomi dan perdagangan Ukraina, Albanese mengatakan Australia juga akan memperpanjang akses bebas bea untuk barang yang diimpor dari Ukraina selama 12 bulan lagi. Secara rinci, paket bantuan militer terbaru akan mencakup 28 kendaraan lapis baja M113, 14 kendaraan operasi khusus, 28 truk sedang dan 14 trailer.

Australia pada 15 Juni 2023, membatalkan sewa Rusia untuk membangun kedutaan baru dengan alasan keamanan nasional. Langkah itu kritik dari Kremlin yang mengatakan langkah Canberra mencerminkan sentimen anti-Rusia.

Mengenai isu ini, Albanese mengatakan pemerintahnya menyambut baik putusan pengadilan tinggi Australia untuk menolak tantangan Rusia, demi mencegah pemerintah federal mengambil kendali atas tanah yang disewa untuk membangun kedutaan baru di dekat gedung parlemen di Canberra.

"Kami berharap Federasi Rusia bertindak sesuai dengan putusan pengadilan," katanya.

REUTERS