TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pada Kamis, 14 Juni 2023, bahwa pemerintah akan memblokir pembangunan Kedutaan Rusia yang berada di dekat parlemen. Alasannya pembangunan gedung baru Kedutaan Rusia itu bisa mengancam keamanan nasional.
Rusia saat ini memegang sewa untuk sebidang tanah di dekat Gedung Parlemen di ibu kota Australia Canberra. Di lokasi itu, Rusia berencana membangun gedung kedutaan baru.
Albanese mengatakan bahwa setelah menerima saran dari badan intelijen, undang-undang baru akan diperkenalkan untuk memblokir pembangunan atas dasar keamanan nasional. "Pemerintah telah menerima nasihat keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran gedung baru Rusia yang begitu dekat dengan Gedung Parlemen," katanya kepada wartawan. "Kami bertindak cepat untuk memastikan lokasi sewa tidak menjadi kehadiran diplomatik formal."
Undang-undang baru, yang telah mendapatkan dukungan bipartisan, tidak menghentikan Rusia untuk memiliki jejak diplomatik di Australia. Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil menggambarkan gedung baru Rusia itu "berbatasan langsung" dengan gedung parlemen.
"Masalah utama dengan usulan kedutaan Rusia kedua di Canberra adalah lokasinya," katanya.
"Pemerintah telah menerima saran keamanan nasional yang jelas bahwa ini akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional kami dan itulah sebabnya pemerintah bertindak tegas hari ini untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama," kata O'Neil.
Albanese memperkirakan akan mendapat pukulan balik dari para diplomat Rusia di Australia. Mereka mengancam akan melawan kasus tersebut melalui pengadilan.
"Kami akan menunggu respon apa yang terjadi, tapi kami juga sudah mengantisipasi itu," katanya.
"Kami tidak berharap Rusia berada dalam posisi untuk berbicara tentang hukum internasional, mengingat penolakan mereka terhadapnya secara konsisten dan berani dengan invasi mereka ke Ukraina."
Kedutaan Rusia sebelumnya telah menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan, meskipun ada keberatan dari Australia.
Hubungan antara Rusia dan Australia memburuk sejak awal invasi ke Ukraina. Pemerintah Australia berusaha keras untuk membatalkan perjanjian pembangunan gedung kedutaan Rusia itu.
Rusia telah mendapatkan sewa atas tanah di lokasi itu sejak 2008 melalui kesepakatan dengan National Capital Authority, sebuah agen dari pemerintah federal. Rusia mendapat persetujuan bangunan untuk membangun kedutaan baru pada 2011.
Pemerintah telah dipaksa untuk campur tangan setelah gagal membatalkan sewa melalui jalan hukum lainnya. Pada Agustus tahun lalu, pemerintah mengumumkan penghentian sewa karena Rusia telah melanggar aspek persetujuan pembangunannya.
Argumen itu dibantah oleh pengadilan federal bulan lalu, yang mendorong pemerintah beralih ke undang-undang keamanan nasional. "Ini mengidentifikasi sebidang tanah tertentu di Canberra yang saat ini memiliki perjanjian sewa antara Otoritas Ibu Kota Nasional dan Federasi Rusia dan mengakhiri perjanjian itu," ujarnya.
CHANNEL NEWS ASIA
Pilihan Editor: Setidaknya 79 Tenggelam, Ratusan Imigran Hilang dalam Kecelakaan Kapal di Yunani
