TEMPO.CO, Jakarta - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Senin 5 Juni 2023 menyatakan keprihatinannya terkait penggunaan kata "Allah" oleh kelompok non-Muslim. Ia khawatir isu tersebut menjadi polemik dan berdampak buruk pada persatuan dan keharmonisan negara jika itu gagal untuk segera diselesaikan.
Dia mengatakan ini dalam upacara penobatan penghargaan dan kehormatan federal yang diadakan bersamaan dengan perayaan ulang tahun resminya di Istana Negara di Kuala Lumpur.
Menurut Bernama, raja mengatakan bahwa polemik penggunaan kata “Allah” bukanlah perdebatan tentang terminologi dan linguistik, tetapi terkait dengan masalah akidah umat Islam. Ia menambahkan, kebingungan apapun hanya akan mengundang bencana.
“Pemerintahan saya harus menyelaraskan situasi saat ini dan pada saat yang sama menempatkan penggunaan kata “Allah” dalam konteks yang benar dengan mempertimbangkan keamanan nasional, kemaslahatan umat, serta posisi saya dan posisi penguasa Melayu lainnya sebagai pemimpin Islam,” katanya.
Pada 15 Mei, keputusan pemerintah Malaysia untuk menarik banding terhadap putusan yang mengizinkan orang Kristen menggunakan kata "Allah" dalam publikasi, memicu kontroversi atas perdebatan selama puluhan tahun.
Setelah itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan pada 23 Mei bahwa pemerintah akan merampingkan peraturan yang bertentangan mengenai penggunaan kata “Allah” oleh non-Muslim.
Ini agar peraturan tersebut sejalan dengan keputusan penguasa Melayu sebelumnya bahwa "Allah" tidak dapat digunakan oleh non-Muslim di Semenanjung. Namun, penggunaan bersyarat diizinkan untuk non-Muslim di negara bagian Borneo.
Proposal untuk memperbaiki peraturan yang berkaitan dengan penggunaan kata oleh non-Muslim akan dipresentasikan pada pertemuan Konferensi Penguasa pada Juli, kata Anwar saat itu.
Pada Minggu, raja meminta seluruh warga Malaysia untuk tidak mengubah masalah agama menjadi polemik dan perselisihan politik. Menurut Bernama, raja menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati posisi Islam sebagai agama federasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Konstitusi Federal.
Semua pihak juga harus menghormati posisi penguasa Melayu sebagai pemimpin Islam di negara bagian masing-masing, tambahnya.
“Namun demikian, agama lain tetap bisa dipraktikkan secara damai. Semangat penuh toleransi warga Malaysia dalam pluralisme yang ada sebenarnya menjadi dasar kekuatan utama negara.
“Oleh karena itu, untuk membangun negara yang kuat, sukses, berwibawa, dan bermartabat, kita semua harus membuang agenda retorika perpecahan, dan sebaliknya bersatu untuk mengarahkan negara menuju masa depan yang lebih baik,” kata raja seperti dikutip Bernama dalam buku pidato kerajaan terkait dengan perayaan ulang tahun resminya.
Raja, yang saat itu adalah Sultan Pahang, menduduki jabatan Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari 2019. Di bawah sistem monarki bergilir Malaysia, sembilan penguasa negara itu menjabat sebagai raja untuk masa jabatan lima tahun.
Pilihan Editor: Anwar Ibrahim Minta Jangan Gaduh soal Penggunaan Kata 'Allah'
CHANNEL NEWSASIA
