Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

16 Tewas, Demo Tolak Pemenjaraan Tokoh Oposisi di Senegal

image-gnews
Demo rusuh di Dakar, Senegal, 3 Juni 2023. REUTERS/Zohra Bensemra
Demo rusuh di Dakar, Senegal, 3 Juni 2023. REUTERS/Zohra Bensemra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Senegal memutus akses layanan internet pada Minggu, 4 Juni 2023, karena terjadi demo rusuh di sejumlah kota besar, yang menewaskan 16 orang, dalam beberapa hari terakhir.

Negara Afrika Barat ini diguncang protes keras selama tiga hari setelah pemimpin oposisi populer Ousmane Sonko dijatuhi hukuman penjara 2 tahun, Kamis lalu.

Pekan lalu, pemerintah membatasi akses ke platform perpesanan tertentu, tetapi banyak orang dapat mengakali blokir dengan menggunakan jaringan pribadi virtual yang menutupi lokasi pengguna.

Pemerintah akhirnya memutus sambungan Internet pada perangkat seluler di area tertentu dan pada waktu tertentu, kata pernyataan itu.

Tidak disebutkan daerah mana yang terkena dampak atau pada waktu apa, tetapi penduduk di seluruh ibu kota Dakar mengatakan mereka tidak dapat mengakses Internet tanpa koneksi wifi pada Minggu sore, waktu ketika protes umumnya mulai memanas.

"Karena penyebaran pesan kebencian dan subversif, Internet seluler untuk sementara dihentikan pada jam-jam tertentu," kata pernyataan itu.

Pemicu kerusuhan itu adalah hukuman dua tahun penjara kepada pemimpin oposisi populer Ousmane Sonko, yang dapat mencegahnya tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Februari 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para pengunjuk rasa juga marah karena Presiden Macky Sall memberi isyarat akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Senegal memiliki batas presiden dua periode.

Pemblokiran Internet untuk meredam perbedaan pendapat umum juga terjadi di Afrika ketika terjadi Musim Semi Arab 2011 ketika penguasa di Mesir, Tunisia, dan Libya berusaha untuk mengontrol penyebaran informasi. Sejak saat itu Gabon, Gambia, Republik Demokratik Kongo, dan lainnya telah melakukan hal sama pada saat terjadi ketidakstabilan.

Kelompok hak asasi mengatakan langkah itu melanggar kebebasan berbicara. Itu juga dapat merusak ekonomi yang sudah rapuh.

"Pembatasan ini ... merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum internasional dan tidak dapat dibenarkan karena alasan keamanan," kata Amnesty International dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat selama gelombang pertama pemadaman listrik di Senegal.

REUTERS

Pilihan Editor Kapal Perang China Potong Jalur Kapal Perusak AS di Selat Taiwan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Populix: Konsumsi Internet dan Media Digital Melambung 40 Persen Selama Bulan Puasa

3 hari lalu

Foto ilustrasi jaringan internet.
Survei Populix: Konsumsi Internet dan Media Digital Melambung 40 Persen Selama Bulan Puasa

Survei Populix mencatat kebutuhan internet naik 40 persen selama bulan Ramadan. Mayoritas responden berbagi keseharian melalui Whatsap dan Instagram.


Amnesty International Minta Pembentukan TGPF Usut Penyiksaan Warga Sipil oleh TNI di Papua

4 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International Minta Pembentukan TGPF Usut Penyiksaan Warga Sipil oleh TNI di Papua

Amnesty International menilai penyiksaan kejam oleh prajurit TNI terhadap warga sipil di Papua merusak naluri keadilan dan mengandung rasisme.


Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

5 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Respons Amnesty Internasional, Imparsial, Komnas HAM soal Anggota TNI Aniaya Warga Papua

Warga Papua yang diduga anggota TPNPB-OPM itu bernama Definus Kogoya. Kejadian penganiayaan dilakukan di wilayah Kabupaten Puncak.


Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

7 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.


Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

10 hari lalu

Aktivis Amnesty International Indonesia membawa petisi tentang penghormatan dan perlindungan HAM di Media Center KPU, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Amnesty International mengusulkan tiga topik penting kasus hak asasi manusia (HAM) kepada Komisi Pemilihan Umum dan mendesak untuk dibawa dalam debat capres dan cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Amnesty International Soroti Respons Delegasi Indonesia Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang PBB

Amnesty International Indonesia mencatat, dari Januari 2018-Mei 2023, tercatat sekitar 65 kasus pembunuhan di luar hukum dengan 106 korban.


Amnesty International Desak Otorita IKN Stop Mengancam Hak atas Tempat Tinggal Warga Sepaku

13 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International Desak Otorita IKN Stop Mengancam Hak atas Tempat Tinggal Warga Sepaku

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah dan Otorita IKN menghentikan ancaman terhadap hak atas tempat tinggal warga Sepaku.


Amnesty International Catat 16 Kasus Intimidasi Sepanjang Pemilu 2024

34 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty International Catat 16 Kasus Intimidasi Sepanjang Pemilu 2024

Sejak masa kampanye Pemilu 2024 hingga sehari jelang 14 Februari, paling tidak ada 16 kasus intimidasi yang menyasar setidaknya 34 korban.


Adu Kemampuan Gemini AI vs ChatGPT, Mana yang Unggul?

38 hari lalu

Gemini (Google)
Adu Kemampuan Gemini AI vs ChatGPT, Mana yang Unggul?

Persaingan Gemini AI milik Google dan ChatGPT dari OpenAI semakin ketat. Keunggulan apa yang dijual keduanya?


Tips Jadi Orang Tua Bijak di Zaman Teknologi Digital

39 hari lalu

Ilustrasi ibu mengawasi anaknya bermain gadget. shutterstock.com
Tips Jadi Orang Tua Bijak di Zaman Teknologi Digital

Tanggung jawab orang tua saat ini tak hanya memenuhi kebutuhan pokok anak tapi juga mewaspadai penggunaan teknologi digital, terutama lewat gawai.


Tim Peneliti BRIN di Bandung Kembangkan Kursi Roda Otonom yang Bisa Pakai Aplikasi

42 hari lalu

Uji coba purwarupa Seater oleh tim peneliti BRIN di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Samaun Samadikun, Bandung. (Dok.BRIN)
Tim Peneliti BRIN di Bandung Kembangkan Kursi Roda Otonom yang Bisa Pakai Aplikasi

Alat transportasi ini seperti kursi roda yang bisa beroperasi secara mandiri di kawasan khusus. Tim BRIN bidik harga jual unitnya Rp 50-100 juta.