TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Polandia Andrzej Duda akan menandatangani rancangan undang-undang untuk memungkinkan panel menyelidiki kemungkinan partai oposisi Civic Platform (PO) membiarkan negara itu terlalu dipengaruhi oleh Rusia.
Dia menyoroti akibat keterlibatan yang berlangsung saat mereka berkuasa itu berpotensi membuat negaranya terlalu bergantung pada bahan bakar dari Moskow.
Duda akan mengesahkan RUU itu karena dia percaya itu "harus mulai berlaku". Namun, dia juga bakal meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kritik bahwa undang-undang itu tidak konstitusional.
RUU tersebut akan membentuk komisi investigasi yang dapat memberikan laporan awal pada September. Tokoh oposisi menjulukinya Lex Tusk, menggunakan kata Latin untuk hukum.
PO yang liberal, menguasai pemerintahan dari 2007 hingga 2015, menolak klaim tersebut. Mereka menuding beleid tersebut dirancang untuk menghancurkan dukungan bagi pemimpinnya dan mantan perdana menteri Donald Tusk menjelang pemilihan yang dijadwalkan Oktober atau November.
"Di negara demokrasi yang normal, seseorang yang menjadi presiden negara itu tidak akan pernah menandatangani undang-undang seperti Stalin," kata anggota parlemen PO Marcin Kierwinski kepada penyiar swasta TVN 24.
Asosiasi Hakim Polandia Iustitia mengatakan undang-undang tersebut melanggar nilai-nilai Uni Eropa dan dapat mendorong tindakan blok yang lebih menghukum atas kemunduran demokrasi di Polandia.
Duta Besar AS untuk Polandia, Mark Brzezinski, juga menyuarakan keprihatinannya.
"Pemerintah AS berbagi keprihatinan tentang undang-undang yang seolah-olah dapat mengurangi kemampuan pemilih untuk memilih mereka yang ingin mereka pilih, di luar proses yang ditentukan dengan jelas di pengadilan independen," katanya kepada penyiar swasta TVN24 BiS.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan PiS masih menikmati dukungan tertinggi di antara partai politik - lebih dari 30 persen - tetapi mungkin tidak memenangkan cukup suara untuk memimpin mayoritas di parlemen.
Komisi parlementer rencananya akan menyelidiki pemerintah yang berkuasa periode 2007-2022.
Mereka akan memiliki kekuatan untuk melarang orang yang diketahui bertindak di bawah pengaruh Rusia, demi memegang izin keamanan atau bekerja dalam peran di mana mereka akan bertanggung jawab atas dana publik selama 10 tahun, yang secara efektif mendiskualifikasi mereka dari jabatan publik.
Ketergantungan Polandia pada energi Rusia semakin menurun, bahkan sebelum Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Pembangunan terminal impor gas alam cair (LNG), memungkinkan impor gas non-Rusia, dimulai saat Tusk berkuasa.
Juga selama Tusk menjabat, Polandia menandatangani kesepakatan dengan Gazprom Rusia pada 2010, yang disebutkan dalam pembenaran resmi RUU tersebut.
Pengilangan yang dikontrol negara PKN Orlen (PKN.WA) pada bulan lalu mengatakan telah mengakhiri kontraknya dengan Tatneft Rusia setelah pasokan dihentikan pada Februari. Akan tetapi itu masih menggunakan bahan bakar Rusia di kilangnya di Ceko.
Pilihan Editor: Dampak Sanksi Minyak Rusia, Polandia Rugi Rp396 Miliar
REUTERS
