TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Konstitusional Kamboja menolak banding yang diajukan partai oposisi terhadap diskualifikasi pihaknya dalam pemilu mendatang. Keputusan ini membuat partai yang berkuasa akan mencalonkan diri hampir tanpa lawan pada pemilu Juli mendatang.
The Candlelight Party didiskualifikasi dari pemilu karena alasan administratif. Para aktivis menganggap langkah itu sebagai bagian dari upaya selama bertahun-tahun untuk menghancurkan oposisi yang kritis terhadap Perdana Menteri Hun Sen yang telah lama menjabat.
Dewan beranggotakan sembilan orang itu mengatakan diskualifikasi Komisi Pemilihan Umum Kamboja (NEC) terhadap partai tersebut adalah konstitusional, dan keputusan pengadilan bersifat final.
"Atas dasar hukum, kami melihat fakta," kata wakil sekretaris jenderal pengadilan, Prom Vicheth Akara, dalam konferensi pers di Phnom Penh pada Kamis, 25 Mei 2023, seperti dilansir Reuters. Prom menambahkan ada 18 partai yang berhasil mendaftar.
Hun Sen adalah salah satu pemimpin terlama di dunia setelah hampir empat dekade memimpin. Pria 70 tahun itu sebelumnya sesumbar Partai Rakyat Kamboja (CPP) akan mendominasi politik hingga satu abad.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan "sangat terganggu" atas penjegalan partisipasi Candelight dalam pemilihan.
"Amerika Serikat tidak berencana mengirim pemantau resmi ke pemilu Juli, bagian dari proses pemilu yang dinilai oleh banyak pakar independen Kamboja dan internasional tidak bebas dan tidak adil," kata juru bicara Matthew Miller.
Candlelight baru berusia lebih dari satu tahun. Partai itu adalah satu-satunya partai yang secara langsung melawan CPP, yang telah memonopoli semua tingkat politik sejak pembubaran Cambodia National Rescue Party (CNRP) pada 2017.
Puluhan mantan anggota CNRP telah ditahan atau dihukum karena kejahatan serius, banyak in absentia melarikan diri ke pengasingan dari tindakan keras Hun Sen terhadap kritik dan lawan politik.
"Kami sangat kecewa," kata Son Chhay, wakil presiden Candlelight, dalam pesan teks setelah keputusan pengadilan. Dia tidak merinci.
Meskipun Hun Sen telah secara luas diakui menjaga stabilitas di Kamboja pasca-perang dan menarik bantuan pembangunan dan investasi asing, pengkritiknya menuduhnya ia telah meningkatkan otoritarianisme dan merongrong institusi demokrasi.
Pemerintah telah berulang kali membantah bahwa mereka memiliki kampanye untuk memusnahkan oposisi dan mengatakan semua tindakan yang diambil sesuai hukum.
CPP belum berkomentar atas keputusan pengadilan tersebut.
REUTERS
Pilihan Editor: Putaran Kedua Pemilu Turki, Oposisi Kompak Ingin Singkirkan Erdogan
