TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Papua Nugini James Marape menegaskan negaranya tidak akan digunakan sebagai pangkalan perang. Dia menjamin perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat melarang "operasi militer ofensif”
James mengatakan perjanjian itu bukan merupakan pakta tidak perlu diratifikasi oleh parlemen. Dia menambahkan pemerintah akan merilisnya secara penuh untuk pengawasan publik pada Kamis, 25 Mei 2023.
"Ini bukan pangkalan militer yang didirikan di sini untuk melancarkan perang," katanya kepada stasiun radio 100FM, Selasa, 22 Mei 2023, seperti dilansir Reuters.
"Ada klausul khusus yang mengatakan bahwa kemitraan ini bukan kemitraan Papua Nugini untuk digunakan sebagai tempat melancarkan operasi militer ofensif dari Papua Nugini," katanya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken saat melawat ke Papua Nugini pada Senin, 21 Mei 2023, mengatakan kesepakatan kerja sama pertahanan yang ditandatangani dengan itu akan memperluas kemampuan negara kepulauan Pasifik tersebut. Di samping itu, akan mempermudah militer AS untuk berlatih dengan pasukannya.
Kesepakatan itu memicu protes mahasiswa di tengah kekhawatiran hal itu dapat melibatkan Papua Nugini dalam persaingan strategis antara AS dan Cina.
Amerika Serikat dan sekutunya berusaha menghalangi negara-negara kepulauan Pasifik untuk membangun hubungan keamanan dengan Cina. Kekhawatiran ini meningkat di tengah ketegangan terkait Taiwan, dan setelah Beijing menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon tahun lalu.
Cina telah menjadi investor infrastruktur utama di Papua Nugini, yang berada di dekat jalur laut penting dan kabel bawah laut internasional. Jalur itu menghubungkan Amerika Serikat dan sekutu Australia, mita penting Washington dalam Perang Dunia Kedua.
Marape mengatakan militer Papua Nugini adalah yang terlemah di kawasan itu pada saat ketegangan tinggi. Dorongan yang diberikan oleh Amerika Serikat juga akan meningkatkan keamanan dalam negeri dan mendorong lebih banyak investor asing untuk pembangunan negara.
Papua Nugini berpenduduk 9 juta jiwa. Negara itu kaya akan sumber daya alam tetapi sebagian besar belum berkembang.
"Akan ada investasi infrastruktur besar" yang mengalir dari kesepakatan itu, di bandara, pelabuhan, jalan, komunikasi, dan listrik untuk memberi manfaat kepada publik, katanya, tanpa memberikan perincian.
Perjanjian tambahan yang akan menentukan bagaimana kontraktor militer dan sipil AS masuk ke PNG sedang dikerjakan, katanya. Australia menyambut baik perjanjian kerja sama pertahanan antara tetangga terdekatnya dan Amerika Serikat.
Pilihan Editor: Bendung Pengaruh Cina, AS - Papua Nugini Teken Kerja Sama Rp 670 T
REUTERS
