Para Pemimpin G7 Tekankan Perlunya Tata Kelola AI Generatif

TEMPO.CO, Jakarta - Para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) mengakui perlunya tata kelola kecerdasan buatan (AI) generatif dan teknologi imersif saat konferensi tingkat tinggi di Hiroshima, Jepang, pada Jumat, 19 Mei 2023.

Secara umum AI generatif adalah jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk membuat konten baru seperti text, gambar, hingga musik. Sementara teknologi imersif memungkinkan cara baru untuk membuat, menampilkan, dan berinteraksi dengan aplikasi, konten, hingga pengalaman subjek.

Rangkuman rapat makan siang konferensi G7 menekankan, para pemimpin sepakat untuk meminta para menteri mendiskusikan teknologi tersebut sebagai "proses AI Hiroshima" dan melaporkan hasilnya pada akhir tahun.

Para menteri digital negara-negara G7 pada pertemuan akhir April di Jepang, menyatakan, mereka setuju mengadopsi peraturan "berbasis risiko" pada kecerdasan buatan.

Dalam pernyataan bersama, menteri menyebut peraturan semacam itu juga harus "melestarikan lingkungan yang terbuka dan memungkinkan" untuk pengembangan teknologi AI dan didasarkan pada nilai-nilai demokrasi.

Sementara para menteri mengakui bahwa "instrumen kebijakan untuk mencapai visi dan tujuan bersama dari AI yang dapat dipercaya dapat bervariasi di seluruh anggota G7.” Perjanjian tersebut menetapkan tonggak bagaimana negara-negara besar mengatur AI di tengah masalah privasi dan risiko keamanan.

Pemerintah Jepang secara khusus menaruh perhatian pada popularitas alat AI generatif seperti ChatGPT, sebuah chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI yang didukung oleh Microsoft Corp (MSFT.O) yang telah menjadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah sejak diluncurkan pada November.

"Kami berencana untuk mengadakan diskusi G7 di masa depan tentang AI generatif yang dapat mencakup topik seperti tata kelola, bagaimana melindungi hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, mempromosikan transparansi, mengatasi disinformasi termasuk manipulasi informasi oleh pasukan asing," kata pernyataan menteri tersebut.

Italia, anggota G7, sekitar dua bulan lalu, menonaktifkan ChatGPT demi penyelidikan potensi pelanggaran aturan data pribadinya. Sementara Italia mencabut larangan tersebut tak lama setelahnya, langkah tersebut telah menginspirasi sesama regulator privasi Eropa untuk meluncurkan penyelidikan.

Anggota parlemen Uni Eropa pada bulan lalu telah mencapai kesepakatan awal tentang draf baru Undang-Undang AI yang akan datang, termasuk langkah-langkah perlindungan hak cipta untuk kecerdasan generatif, menyusul seruan bagi para pemimpin dunia untuk mengadakan pertemuan puncak untuk mengendalikan teknologi tersebut.

Vestager, kepala regulasi teknologi UE, mengatakan blok tersebut "akan memiliki kesepakatan politik tahun ini" tentang undang-undang AI, seperti kewajiban pelabelan untuk gambar atau musik yang dihasilkan AI, untuk menangani risiko hak cipta dan pendidikan.

Jepang, ketua G7 tahun ini, sementara itu, telah mengambil pendekatan akomodatif pada pengembang AI. Tokyo menjanjikan dukungan untuk adopsi AI publik dan industri.

Negeri Sakura berharap agar G7 "menyetujui tata kelola yang gesit atau fleksibel, daripada regulasi preemptive, catch-all" atas teknologi AI, kata menteri industri Yasutoshi Nishimura, jelang pembicaraan dengan para timpalannya.

Pilihan Editor: ChatGPT Kembali Hadir di Italia Setelah Mengatasi Masalah Privasi Data

REUTERS