Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AS dan G7 akan Umumkan Ratusan Sanksi Baru terhadap Rusia

Reporter

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Logo pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G7 ditampilkan di stasiun Niigata, menjelang pertemuan, di Niigata, Jepang, 10 Mei 2023. REUTERS/Issei Kato
Logo pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G7 ditampilkan di stasiun Niigata, menjelang pertemuan, di Niigata, Jepang, 10 Mei 2023. REUTERS/Issei Kato
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat dan negara-negara anggota Kelompok Tujuh (G7) lainnya akan mengumumkan ratusan sanksi baru terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. G7 juga akan memberlakukan kontrol ekspornya.

Pejabat AS, seperti dikutip Reuters, mengatakan upaya terbaru G7 ditujukan untuk mengganggu kemampuan Rusia mendapatkan bahan yang dibutuhkannya untuk medan perang. G7 juga ingin menutup celah yang digunakan untuk menghindari sanksi, mengurangi ketergantungan internasional pada energi Rusia, dan mempersempit akses Moskow ke sistem keuangan internasional.

"Komitmen kami untuk terus memperketat sekrup di Rusia tetap kuat seperti tahun lalu," kata pejabat itu berbicara kepada wartawan di Washington pada Kamis, 18 April 2023.

Para pemimpin G7 berkumpul di Hiroshima pada Jumat, 19 Mei 2023, dengan invasi Rusia ke Ukraina menjadi agenda utama. Perang Rusia-Ukraina kini sudah memasuki tahun kedua.

AS telah mempelopori sanksi keras terhadap perusahaan, bank, dan individu Rusia. Pengumuman yang akan datang dirancang untuk menegaskan kembali tekad kekuatan dunia untuk mendukung Ukraina dan menekan Moskow.

Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Uni Eropa dan Inggris, terus meningkatkan sanksi dan tekanan kontrol ekspor terhadap Rusia sejak invasi ke Ukraina dimulai pada Februari 2022. Ribuan target yang terkena sanksi oleh Washington sejauh ini termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, sektor keuangan dan oligarki.

Washington selama beberapa bulan terakhir telah menindak penghindaran sanksi dengan fokus berat pada item penggunaan ganda - yang memiliki aplikasi komersial dan militer.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Paket sanksi terbaru akan secara luas membatasi kategori barang-barang kunci ke medan perang, serta mencegah sekitar 70 entitas dari Rusia dan negara ketiga menerima ekspor AS, dengan menambahkannya ke daftar hitam Departemen Perdagangan AS.

Selain itu, Amerika Serikat akan mengumumkan sekitar 300 sanksi baru terhadap individu, entitas, kapal, di seluruh Eropa, Timur Tengah, hingga Asia yang membantu mendukung perang. Otoritas sanksi AS juga akan diperluas ke lebih banyak sektor ekonomi Rusia.

Pejabat AS mengatakan Washington akan mengambil langkah signifikan untuk menyelaraskan tindakannya dengan Uni Eropa dan Inggris untuk memastikan bahwa G7 tetap sebisa mungkin berkoordinasi dalam menanggapi "tindakan brutal Rusia".

REUTERS

Pilihan Editor: Anak Perempuan Mick Jagger Ditangkap, Serang Polisi di Spanyol

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemimpin Dunia Hobi Melukis Selain SBY, Ada Sukarno, Putin, hingga Hitler

2 hari lalu

SBY mengunggah foto dirinya dan lukisannya. Foto: Instagram Ani Yudhoyono.
Pemimpin Dunia Hobi Melukis Selain SBY, Ada Sukarno, Putin, hingga Hitler

Selain SBY, beberapa pemimpin dunia seperti Hitler, George W. Bush, Sukarno, Putin, dan lainnya ternyata juga punya hobi melukis.


Presiden Abdulmadjid Tebboune Terpilih Lagi, Bagaimana Masa Depan Aljazair?

2 hari lalu

Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune melakukan isolasi mandiri cegah terjangkit virus corona.
Presiden Abdulmadjid Tebboune Terpilih Lagi, Bagaimana Masa Depan Aljazair?

Presiden Aljazair, Abdulmadjid Tebboune, dinyatakan sebagai pemenang pemilu dengan suara 95%.


Dewas KPK Hanya Beri Nurul Ghufron Sanksi Sedang, Apa Bedanya dengan Sanksi Ringan dan Berat?

2 hari lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Dewas KPK Hanya Beri Nurul Ghufron Sanksi Sedang, Apa Bedanya dengan Sanksi Ringan dan Berat?

Dewas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang dalam kasus mutasi ASN Kementan.


Tentara Rusia Klaim Kuasai Wilayah Timur Ukraina

2 hari lalu

Tentara menaiki kendaraan evakuasi medis yang dikendalikan dari jarak jauh VEPR selama presentasi oleh pabrikan Ukraina, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di lokasi yang dirahasiakan di luar Kyiv, Ukraina, 28 Mei 2024. REUTERS/Thomas Peter
Tentara Rusia Klaim Kuasai Wilayah Timur Ukraina

Tentara Rusia sudah mengendalikan sepenuhnya Pokrovsk yakni sebuah kota di timur Ukraina.


Kisruh Gratifikasi Emiten, OJK dan BEI Telurusi Pelaku Lain

5 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar saat menyampaikan program pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dengan tema, Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045. di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan program Gencarkan sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Dok. OJK
Kisruh Gratifikasi Emiten, OJK dan BEI Telurusi Pelaku Lain

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar institusinya tidak akan mentoleransi apabila ada staf atau pejabat yang terlibat gratifikasi atas jasa penerimaan emiten yang terjadi di BEI. Selain pelaku, kedua institusi ini juga menelusuri calon emiten lain yang terlibat.


Di Indonesia Terima Gratifikasi Bisa Dipenjara 20 Tahun, Bagaimana dengan Negara Lain?

6 hari lalu

Ilustrasi Suap. shutterstock.com
Di Indonesia Terima Gratifikasi Bisa Dipenjara 20 Tahun, Bagaimana dengan Negara Lain?

Berikut hukuman bagi pelaku yang terbukti menerima gratifikasi di berbagai negara di belahan dunia.


Top 3 Dunia; Mongolia Tak Patuhi Putusan ICC dan Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia

7 hari lalu

Presiden Mongolia Elbegdorj Tsakhia (kanan) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri kedua), disambut tentara kehormatan di Genghis Khan Square, yang diambil dari nama pendiri Kekaisaran Mongol di abad ke-13, dalam upacara penyambutan di Ulan Bator, Mongolia, 3 September 2014 (AP Photo)
Top 3 Dunia; Mongolia Tak Patuhi Putusan ICC dan Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia

Top 3 dunia, Mongolia mendadak menjadi perhatian dunia karena berani menolak menjalankan putusan ICC yang menerbitkan surat penahanan pada Putin


Uni Eropa Kecewa Mongolia Tak Patuhi ICC dengan Menahan Vladimir Putin

7 hari lalu

Anggota delegasi Rusia, yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin, menghadiri pertemuan dengan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Astana, Kazakhstan, 3 Juli 2024. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Uni Eropa Kecewa Mongolia Tak Patuhi ICC dengan Menahan Vladimir Putin

Vladimir Putin bisa melenggang bebas kunjungan kerja ke Mongolia, tanpa ditahan oleh Ulaanbaatar.


Bankir Rusia Ditunjuk Menjadi Anggota Dewan IMF Meski Kena Sanksi AS

7 hari lalu

Logo IMF. wikipedia.org
Bankir Rusia Ditunjuk Menjadi Anggota Dewan IMF Meski Kena Sanksi AS

Ksenia Yudaeva, mantan deputi gubernur bank sentral yang terkena sanksi Amerika Serikat, akan mewakili Rusia di dewan Dana Moneter Internasional (IMF)


Ukraina Mengancam Mongolia karena Tak Patuhi Putusan ICC untuk Menahan Vladimir Putin

8 hari lalu

Presiden Mongolia Elbegdorj Tsakhia (kanan) dan Vladimir Putin berbincang di Istana Negara, Ulan Bator, Mongolia, 3 September 2014. (AP/Alexei Nikolsky)
Ukraina Mengancam Mongolia karena Tak Patuhi Putusan ICC untuk Menahan Vladimir Putin

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengancam Mongolia akan menerima konsekuensi karena tidak menahan Vladimir Putin yang kunjungan kerja ke sana