Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin oposisi di Thailand mendesak partai-partai yang bertahan untuk bergabung dengan aliansi pemenang pemilu demi memblokir partai-partai pendukung militer yang kalah pemilu Thailand dari membentuk pemerintahan minoritas.
Srettha Thavasin, pejabat senior Pheu Thai, mengatakan partai-partai yang menimbang pilihan mereka harus menghormati janji demokrasi yang mereka buat kepada publik dan mendukung pemimpin Move Forward.
"Sudah waktunya bagi Anda untuk menindaklanjuti janji pemilihan Anda dan memilih Pita Limjaroenrat dari Move Forward sesuai dengan aturan demokrasi sejati dan tidak menunggu 250 senator," kata Srettha dalam sebuah pernyataan, Selasa, 16 Mei 2023, seperti dilansir Reuters.
"Partai politik harus mengikuti kehendak rakyat,” ujar taipan real estate menambahkan.
Partai Move Forward yang progresif memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum, Minggu, 14 Mei 2024, termasuk di beberapa wilayah yang dikuasai konservatif. Ia memperoleh hampir sapu bersih ibu kota, Bangkok.
Move Forward diikuti oleh partai oposisi lainnya, yang sebelum pemungutan suara diperkirakan akan menang, Pheu Thai yang lebih populis. Kekalahan partai-partai konservatif cukup mengejutkan. Perubahan kekuasaan secara luas dapat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap hampir satu dekade pemerintahan yang didukung militer.
Kedua partai pada Senin, 15 Mei 2023, sepakat untuk membentuk koalisi yang berkuasa dari enam partai, yang bersama-sama akan memiliki 310 dari 500 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Namun, untuk memastikan mereka dapat memilih perdana menteri demi membentuk pemerintahan, aliansi tersebut tidak hanya membutuhkan mayoritas di majelis rendah, tetapi lebih dari setengah gabungan kursi majelis rendah dan tinggi, atau 376 suara.
Kekhawatiran besar bagi oposisi adalah bahwa hal mereka dapat digagalkan oleh Senat majelis tinggi beranggotakan 250 orang, yang ditunjuk oleh militer. Pemungutan suara dicemaskan berpihak pada partai-partai konservatif yang kalah, seperti yang cenderung terjadi.
Adapun pihak-pihak tersebut belum secara resmi menyatakan niat mereka.
