Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebut Rusia Ikut Campur dalam Pilpres Turki, Rival Erdogan: Kami Punya Buktinya!

Reporter

image-gnews
Kemal Kilicdaroglu. Wikipedia
Kemal Kilicdaroglu. Wikipedia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kemal Kilicdaroglu, penantang utama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengatakan pada Jumat 12 Mei 2023 partainya memiliki bukti bahwa Rusia merilis konten online "palsu" menjelang pemilihan presiden pada Minggu 14 Mei 2023.

Ditanya mengapa dia men-tweet pada Kamis bahwa Rusia bertanggung jawab, dia mengatakan kepada Reuters: "Jika kami tidak memilikinya [bukti nyata], saya tidak akan men-tweet."

Partai tersebut tidak menghubungi kedutaan Rusia di Turki terkait masalah tersebut, tambahnya. Namun, dia tidak merinci apa konten online itu.

"Kami merasa tidak dapat diterima jika negara lain ikut campur dalam proses pemilu Turki untuk mendukung partai politik tertentu. Saya ingin seluruh dunia menyadari hal ini, itulah mengapa saya membuat seruan ini secara terbuka melalui tweet," katanya dalam sebuah wawancara.

Rusia telah dituduh ikut campur dalam pemilihan asing, termasuk dalam pemilihan Amerika Serikat, yang dibantahnya. Komentar Kilicdaroglu dibuat menjelang pernyataan Kremlin yang membantah campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden Turki.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan orang-orang yang menyampaikan tuduhan semacam itu kepada Kilicdaroglu adalah pembohong. Ia juga menegaskan bahwa Rusia sangat menghargai hubungannya dengan Turki.

Di kantornya di Ankara, Kilicdaroglu - yang memimpin Erdogan dalam sebagian besar jajak pendapat - menegaskan kembali keyakinannya bahwa dia akan "mengganti pemerintahan otoriter" pada Minggu.

Mantan birokrat berusia 74 tahun itu menekankan bahwa Turki memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Rusia dan mengisyaratkan bahwa dia akan mengupayakan keseimbangan yang baik dalam kebijakan luar negeri atas hubungan dengan Moskow.

"Kami ingin menjaga hubungan kami, kami tidak ingin merusak hubungan persahabatan, tetapi kami tidak akan membiarkan campur tangan dalam masalah internal," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kilicdaroglu juga mengatakan akan mendorong prakarsa perdamaian lain antara Rusia dan Ukraina begitu memenangkan pemungutan suara.

"Sangat penting bagi kami, dan bagi seluruh dunia, jika kami berhasil mencapai kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina. Namun, kami harus memperjelas bahwa tidak benar bagi negara mana pun untuk menduduki negara lain," katanya.

Ketika ditanya apakah dia akan mendukung perluasan NATO jika dia terpilih sebagai presiden, dia berkata: "Tentu saja," tanpa menjelaskan lebih lanjut.

“NATO bukan hanya organisasi militer di abad ke-21, tetapi juga organisasi yang membela demokrasi. Kami akan mempertahankan hubungan kami dengan NATO dalam kerangka kerja yang sama seperti yang kami lakukan di masa lalu,” tambah Kilicdaroglu.

Kilicdaroglu mengatakan masalah mendasar kebijakan luar negeri Turki dalam masa jabatan Partai AK (AKP) Erdogan adalah dikeluarkannya kementerian luar negeri dalam proses pembuatan kebijakan.

“Kami akan mengejar kebijakan luar negeri yang berorientasi perdamaian yang memprioritaskan kepentingan nasional Turki. Kami memprioritaskan kepentingan nasional kami dan bertindak sejalan dengan dunia modern,” tambah Kilicdaroglu.

Pilihan Editor: Satu Calon Presiden Turki Mundur, Peluang Erdogan Mengecil?

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Dunia: Spyware Israel, Kerja Sama Rusia-RI, Korea Utara-Iran

26 menit lalu

Spyware pegasus. Amnesty.org
Top 3 Dunia: Spyware Israel, Kerja Sama Rusia-RI, Korea Utara-Iran

Top 3 Dunia dibuka dengan berita dari Spanyol tentang spyware Israel yang memata-matai PM Pedro Sanchez.


Rusia Sebut Punya Persenjataan Cukup untuk Lawan Ukraina dan Bantuan Miliaran Dolar AS

1 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin mengecek persenjataan saat mengunjungi pusat pelatihan Distrik Militer Barat untuk pasukan cadangan yang dimobilisasi, di Wilayah Ryazan, Rusia 20 Oktober 2022. Dihadapkan dengan serangkaian kekalahan dalam perang, Putin bulan lalu mendeklarasikan
Rusia Sebut Punya Persenjataan Cukup untuk Lawan Ukraina dan Bantuan Miliaran Dolar AS

Kedubes Rusia mengatakan persiapan negaranya sangat kuat untuk melawan Ukraina yang akan mendapat bantuan senilai miliaran dolar dari AS.


Turki Tuduh Standar Ganda AS terhadap Gaza dalam Laporan HAM

2 jam lalu

Pria Palestina duduk di reruntuhan rumah yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Jalur Gaza utara, 22 April 2024. PkkREUTERS/Mahmoud Issa
Turki Tuduh Standar Ganda AS terhadap Gaza dalam Laporan HAM

Turki mengatakan bahwa laporan HAM tahunan Washington gagal mencerminkan serangan Israel di Gaza.


Kedubes: Rusia Jadi Lebih Kuat di Bawah Sanksi Barat

9 jam lalu

Rusia Balas Sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa
Kedubes: Rusia Jadi Lebih Kuat di Bawah Sanksi Barat

Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia mengatakan industri Rusia kini menjadi lebih kuat meski banyak disanksi oleh Barat.


Rusia Menilai AS Buka Kedoknya dengan Veto Permohonan Palestina Jadi Anggota PBB

10 jam lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara kepada anggota Dewan Keamanan dalam pertemuan untuk mengatasi situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York City, New York, AS, 18 April 2024. REUTERS /Eduardo Muno
Rusia Menilai AS Buka Kedoknya dengan Veto Permohonan Palestina Jadi Anggota PBB

Perwakilan Rusia menilai Amerika Serikat menunjukkan sikap aslinya dengan memveto permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB.


Wakil Menhan Rusia Ditangkap karena Korupsi

14 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Rusia Timur Ivanov memberikan penjelasan kepada Presiden Vladimir Putin, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Patriark Kirill, kepala Gereja Ortodoks Rusia, (tidak terlihat dalam gambar) yang memeriksa model Katedral Utama Angkatan Bersenjata Rusia di  jalannya pembangunannya di dekat Moskow, Rusia, 19 September 2018. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS
Wakil Menhan Rusia Ditangkap karena Korupsi

Wakil Menteri Pertahanan Timur Ivanov masuk dalam daftar Majalah Forbes sebagai salah satu orang terkaya di struktur keamanan Rusia.


Rusia Siap Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia yang Baru

14 jam lalu

Veronika Novoseltseva charg d'affaires (kiri) dan Maxim Lukyanov (kanan) atase pertahanan di Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia dalam acara jumpa pers di Jakarta Selatan pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Rusia Siap Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia yang Baru

Moskow siap kerja sama dengan pemerintah baru Indonesia yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 24 April 2024


Mengenang Presiden Rusia Pertama Boris Yeltsin yang Meninggal 17 Tahun Lalu

21 jam lalu

Mantan Presiden Bill Clinton menyeka air mata tawa saat ia berbicara pada mantan Presiden Rusia Boris Yeltsin di New York, 23 Oktober 1995. [REUTERS / Rick Wilking]
Mengenang Presiden Rusia Pertama Boris Yeltsin yang Meninggal 17 Tahun Lalu

Presiden Boris Yeltsin meninggal di usia 76 tahun tepat pada 23 April 2007 lalu. Jasanya sebagai presiden pertama Russia dikenang oleh rakyatnya.


Qatar: Tidak Ada Pembenaran untuk Akhiri Kehadiran Hamas di Doha

1 hari lalu

Ismail Haniyeh REUTERS
Qatar: Tidak Ada Pembenaran untuk Akhiri Kehadiran Hamas di Doha

Qatar menyatakan tetap berkomitmen dalam upaya memediasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

1 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.