TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan tertinggi Pakistan, Kamis, 11 Mei 2023, memutuskan bahwa penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan adalah ilegal, kata pengacaranya, dua hari setelah penahanannya atas tuduhan korupsi memicu protes mematikan dan perselisihan dengan militer yang hebat.
"Mahkamah Agung membatalkan semua proses hukum terhadap Imran Khan ... dia telah diminta hadir di Pengadilan Tinggi Islamabad pada Jumat pagi," kata pengacara Babar Awan kepada wartawan.
Awan menambahkan bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Khan kini berada di bahwa pengawasan lembaga tersebut dan bukan badan anti-korupsi. Khan menghabiskan Kamis malam di wisma polisi yang sama seperti sebelumnya, tetapi diizinkan untuk bertemu dengan teman-teman dan keluarga dalam jumlah terbatas.
Tidak dijelaskan segera kapan ia diizinkan pulang ke rumah.
Khan, 70 tahun, seorang pahlawan kriket yang beralih menjadi politisi, telah membantah melakukan kesalahan apa pun.
Kekerasan yang dipicu oleh penangkapannya telah memperburuk ketidakstabilan di negara berpenduduk 220 juta orang yang bergulat dengan krisis ekonomi yang parah, mengikis harapan untuk segera dimulainya kembali dana talangan IMF.
Hampir 2.000 orang ditahan dan setidaknya lima orang tewas setelah pendukung Khan bentrok dengan polisi, menyerang bangunan-bangunan militer dan membakar gedung-gedung dan aset-aset milik negara, mendorong pemerintah untuk meminta tentara membantu mengembalikan ketertiban.
Rekaman gambar, Kamis, menunjukkan Khan berjalan menuju Mahkamah Agung mengenakan shalwar kameez tradisional berwarna biru dan mengenakan kacamata hitam. Pada Selasa, dia dijemput polisi paramiliter bersenjata lengkap dari gedung Pengadilan Tinggi Islamabad, dimasukkan ke dalam mobil lapis baja dan dibawa pergi.
Stasiun televisi Geo melaporkan bahwa Khan dibawa ke Mahkamah Agung di bawah pengamanan ketat dengan iring-iringan hampir selusin kendaraan yang dipimpin oleh seorang pejabat tinggi polisi.
Kasus korupsi adalah salah satu dari lebih dari 100 kasus yang didaftarkan terhadap Khan sejak pemecatannya setelah empat tahun berkuasa. Dalam sebagian besar kasus, Khan menghadapi larangan memegang jabatan publik jika terbukti bersalah, dengan pemilihan umum nasional dijadwalkan pada November.
REUTERS
Pilihan Editor: Bos Grup Wagner: Serangan Ukraina Telah Dimulai di Sekitar Sayap Bakhmut
