TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo saat menutup KTT ASEAN menekankan komitmen blok Asia Tenggara untuk terus berjuang menyelesaikan krisis Myanmar. Salah satunya dengan terlibat dengan semua pemangku kepentingan di negara tersebut, termasuk dengan junta militer, demi kepentingan kemanusiaan.
“Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan,” kata Jokowi selaku Ketua ASEAN memberi pernyataan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 11 Mei 2023.
Rapat tingkat tinggi kali ini minus pemimpin Myanmar, yang tidak diundang setelah kudeta junta militer 2021. Konflik di negara itu membayangi KTT ASEAN.
Beberapa hari sebelum KTT dimulai, tembak menembak terjadi saat rombongan lembaga bantuan kemanusiaan ASEAN (AHA-Center) melintas di kotapraja Hseng di Negara Bagian Shan di Myanmar utara pada 7 Mei.
ASEAN dibikin frustrasi sebab Junta Myanmar enggan mengimplementasikan kesepakatan damai yang diajukan oleh blok.
Solusi damai yang dikenal Five Point Consensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat KTT ASEAN hari pertama, Rabu, 10 Mei 2023, menyinggung soal prinsip non-intervensi di ASEAN yang disebut menjadi penghalang dalam menangani krisis Myanmar. Blok Asia Tenggara dianggap perlu mengganti pendekatannya, sebab dampak dari konflik di negara tersebut berpengaruh terhadap kawasan.
Saat wawancara eksklusif dengan Tempo pada Selasa, 9 Mei 2023, jelang KTT ASEAN, Anwar mengatakan krisis Myanmar itu juga berpengaruh kepada Malaysia, dengan mencatat sekitar 200.000 pengungsi Rohingya memasuki Negeri Jiran.
Jokowi dalam pernyataan pers pada Kamis menyerukan, ASEAN tetap bersatu dalam menyelesaikan krisis di Myanmar dan tetap mendorong implementasi konsensus yang telah disepakati blok regional itu.
“Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar, kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” kata Jokowi.
Myanmar dilanda kekerasan dan gejolak ekonomi sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta 2021. Tatmadaw melancarkan tindakan keras terhadap lawan, beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri untuk membentuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).
Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa pada Minggu. Media pemerintah Myanmar pada Selasa mewartakan, "teroris" dengan senjata kecil menyerang sebuah konvoi yang mengirimkan bantuan untuk orang-orang terlantar.
Sementara pihak sipil menyalahkan junta militer dan sejumlah negara seperti Indonesia dan Singapura menyerukan penghentian kekerasan.
ASEAN, dalam pernyataan bersama, mengecam serangan yang membawa rombongan dari Indonesia dan Singapura itu. Chair’s Statement Indonesia menyebut ASEAN akan terus berlanjut memobilisasi sumber daya tambahan dan memimpin dalam penyediaan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
Pilihan Editor: Jokowi Tutup KTT ASEAN: Jangan Ada yang Ambil Manfaat dari Krisis Myanmar
DANIEL A. FAJRI
