TEMPO.CO, Labuan Bajo - Para pemimpin Asia tenggara yang berkumpul di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, untuk KTT ASEAN membuahkan sejumlah dokumen, termasuk di antaranya soal perang terhadap perdagangan orang akibat penggunaan teknologi dan penggunaan mata uang lokal (LCS).
Presiden RI Joko Widodo, Ketua ASEAN tahun ini, menyerukan persatuan saat membuka rapat tingkat tinggi di Meruorah Komodo Labuan Bajo pada Rabu pagi, 10 Mei 2023. Dia menyoroti ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dan rivalitas yang membuat keadaan tidak menentu.
Dokumen deklarasi menyatakan, kerja sama dan koordinasi melawan TPPO yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi melalui berbagai mekanisme regional dan inisiatif ASEAN, termasuk dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga terkait masing-masing negara anggota.
Kementerian Luar Negeri mencatat selama tiga tahun ini telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus online scams. Korban WNI tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina.
Dalam pernyataan pada Jumat lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ada penyelamatan 1.048 korban perdagangan orang dari 10 negara yang melibatkan otoritas Filipina dan beberapa perwakilan negara lain termasuk KBRI Manila. Indonesia ikut proses ini karena 143 di antara korban merupakan WNI.
"Ini masalah regional," kata Retno.
Sementara mengenai LCS, ASEAN sepakat memajukan konektivitas pembayaran regional dengan memanfaatkan peluang yang muncul untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas dengan mempertimbangkan keadaan negara.
Deklarasi pemimpin mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas di kawasan dan mendukung pembentukan Gugus Tugas untuk menjajaki pengembangan Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN.
KTT ASEAN secara umum yang akan diselesaikan besok, Kamis, 11 Mei 2023, membahas sejumlah isu seperti pertumbuhan ekonomi kawasan, penguatan kelembagaan, hingga upaya mengatasi krisis internal seperti di Myanmar.
Selain isu perdagangan orang dan penggunaan mata uang lokal, deklarasi juga membuahkan dokumen soal kendaraan listrik, kerja sama kesehatan rergional, perlindungan dan penempatan Pekerja Migran, hingga Visi Komunitas ASEAN pasca-2025.
Rapat tingkat tinggi kali ini minus pemimpin Myanmar, yang tidak diundang setelah kudeta junta militer 2021. Konflik di negara itu membayangi KTT ASEAN.
