Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejarah Panjang Sudan: dari Masa Firaun sampai Kudeta Tak Berkesudahan

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Pendukung tim sepak bola perempuan di stadion Khartoum, Sudan, September 2019. REUTERS
Pendukung tim sepak bola perempuan di stadion Khartoum, Sudan, September 2019. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertempuran antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter RSF terus berkecamuk di negeri Afrika utara ini sejak pertengahan April 2023. Kedua seteru sama-sama mengabaikan gencatan senjata yang telah mereka sepakati ditengahi Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Negeri di Afrika utara ini memang tidak lepas dari konflik. Sejarah Sudan bisa dirunut dari masa firaun. Sudan berpenduduk 49 juta jiwa dengan luas negara 1.886.068 km persegi.

Di masa moderen setelah lepas dari penjajahan Inggris, negara ini akhirnya pecah pada 2011 setelah Sudan selatan memilih merdeka. Bagian selatan negeri ini dihuni mayoritas penduduk beragama Kristen dan kepercayaan asli, sedangkan sisi utara berpenduduk mayoritas Muslim.

Sudan modern tidak lepas dari kudeta. Letnan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan adalah pemimpin militer Sudan saat ini, yang mengambil alih kekuasaan setelah kudeta militer pada April 2019 menggulingkan Omar al-Bashir.

Namun Dewan Kedaulatan militer dan sipil yang didirikan tidak berjalan mulus. Militer memecat menteri sipil dalam kudeta Oktober 2021, tetapi memulihkan Perdana Menteri Abdalla Hamdok setelah protes selama sebulan.  

Protes di seluruh negeri terhadap kerja sama Hamdok dengan militer membuat PM mundur secara permanen pada 2022. Militer gagal membentuk pemerintahan sipil dan terakhir terjadi perebutan kekuasaan dengan kelompok paramilier.

Sejarah Sudan: 

2500-1500 SM - Kerajaan Kerma, berbasis di bagian selatan Nubia, sekarang Sudan utara dan tengah. Akhirnya jatuh ke Kerajaan Baru Mesir.

1550-1069 SM - Sebagian besar Sudan adalah bagian dari Kerajaan Baru Mesir.

1070 SM - 350 - Setelah akhir Zaman Perunggu, runtuhnya peradaban di Mediterania timur, Kerajaan Kush muncul sebagai negara Nubia yang berpusat di pertemuan sungai Nil Biru dan Nil Putih.

350-1500 - Muncul kerajaan Kristen abad pertengahan: Nobatia, Makuria, Alodia, dan Daju.

639-641 - Muslim Arab menaklukkan Bizantium Mesir dan kemudian berusaha menyerang Nubia tetapi dikalahkan.

Abad ke-14 dan ke-15 - Suku Badui menguasai sebagian besar Sudan.

1504-1821 - Kesultanan Sennar atau Kesultanan Biru, berpusat di Sudan, Eritrea barat laut, dan Ethiopia barat.

1821 - Penguasa Ottoman Mesir, Muhammad Ali dari Mesir, menaklukkan Sudan utara. Meskipun secara teknis berada di bawah Kekaisaran Ottoman, Muhammad Ali menyebut dirinya sebagai Khedive dari Mesir yang hampir merdeka.

1881- Muhammad Ahmad, Sang Mahdi atau Yang Terbimbing, memimpin perang yang sukses melawan pemerintahan militer Ottoman-Mesir di Sudan.

1884-85 - Pengepungan Khartoum. Gubernur yang ditunjuk Inggris, Jenderal Gordon terbunuh ketika kota itu jatuh ke tangan pasukan Mahdi.

1885 - Muhammad Ahmad meninggal.

1890-an - Inggris berusaha membangun kembali kendali mereka atas Sudan,  atas nama Khedive Mesir, tetapi pada kenyataannya sebagai koloni Inggris. Inggris khawatir kekuatan kolonial lainnya akan memanfaatkan ketidakstabilan Sudan untuk memperoleh wilayah yang sebelumnya dianeksasi ke Mesir.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

1896-98 - Kitchener memimpin kampanye militer, yang berpuncak pada kemenangan yang menentukan di Pertempuran Omdurman pada bulan September 1898.

1899-1955 - Sudan berada di bawah pemerintahan bersama Inggris-Mesir. Pada kenyataannya, Sudan secara efektif dikelola sebagai koloni Inggris.

1952 - Revolusi Mesir memicu gerakan menuju kemerdekaan Sudan. Mesir dan Inggris mengizinkan kedua wilayah Sudan, utara dan selatan, untuk memilih kemerdekaan.

1956 - Sudan merdeka.

1955-1972 - Perang Saudara Sudan Pertama, antara utara dan selatan atas tuntutan otonomi daerah yang lebih besar oleh wilayah selatan. Sekitar 500.000 diperkirakan tewas. Perjanjian perdamaian tahun 1972 gagal menghilangkan ketegangan secara memuaskan.

1969 - Kolonel Gaafar Nimeiry melakukan kudeta. Parlemen dan partai politik dibubarkan.

1977 - Pluralisme politik terbatas diperkenalkan

1983 - Nimeiry memperkenalkan hukum Syariah Islam.

1983-2005 - Perang Saudara Sudan Kedua. Antara pemerintah pusat Sudan dan Tentara Pembebasan Rakyat Sudan. Sebagian besar merupakan kelanjutan dari perang saudara pertama. Perang berujung pada kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011. Sekitar dua juta orang tewas akibat perang, kelaparan, dan penyakit.

1989 - Kolonel Omar al-Bashir melakukan kudeta militer. Al-Bashir mengangkat dirinya sebagai presiden pada 1993

2003-2020 - Perang di Darfur antara Gerakan Pembebasan Sudan (SLM) dan Gerakan Keadilan dan Kesetaraan (JEM) kelompok pemberontak melawan pemerintah, yang menurut mereka menindas penduduk non-Arab di Darfur. Pemerintah menanggapi dengan kampanye pembersihan etnis terhadap orang-orang non-Arab di Darfur. PBB memperkirakan hingga 300.000 tewas dalam pertempuran itu.

2009 - Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Bashir atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan konflik di Darfur.

2011 - Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan setelah perang bertahun-tahun dengan pemerintah pusat di Khartoum.

2019 - Bashir digulingkan setelah pemberontakan. Ini diikuti oleh periode ketegangan yang meningkat antara tentara dan politisi sipil selama transisi ke pemerintahan demokratis.

2023 - Setelah protes terhadap militer, pertempuran meletus pada 15 April antara tentara yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala dewan penguasa Sudan, dan paramiliter RSF, yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, yang adalah Wakil Burhan di dewan.

BBC | REUTERS

Pilihan editor Serangan Drone ke Kremlin: Rusia Kebobolan atau Hanya demi Dukungan Domestik?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Film tentang Kudeta Erdogan Kena Sensor, Festival Film Bergengsi Turki Dibatalkan

3 hari lalu

Cuplikan dari film 'Kanun Hukmu' alias 'Decree'. Foto: Instagram
Film tentang Kudeta Erdogan Kena Sensor, Festival Film Bergengsi Turki Dibatalkan

Festival Film Oranye Emas Antalya di Turki, acara film internasional terkemuka di Turki, telah dibatalkan karena tekanan politik.


Jerman Perketat Kontrol Perbatasan untuk Bendung Migrasi Ilegal

6 hari lalu

Seorang anggota kru RHIB (rigid-hulled inflatable boat) membagikan jaket pelampung kepada para migran selama operasi penyelamatan di perairan internasional di lepas pantai Tunisia, di Laut Mediterania barat, 1 Agustus 2021. Kapal LSM Jerman dan Prancis Sea-Watch 3 dan Ocean Viking menyelamatkan para migran di perairan Tunisia 68 km (42 mil) dari pantai Afrika Utara, dekat fasilitas minyak dan kapal lainnya. REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Jerman Perketat Kontrol Perbatasan untuk Bendung Migrasi Ilegal

Jerman akan memperluas kontrol perbatasan dengan Polandia dan Republik Cek pekan ini untuk mengendalikan migrasi ilegal.


Diusir Junta, Dubes Prancis Tinggalkan Niger

6 hari lalu

Sylvain Itte. Ne.ambafrance.org
Diusir Junta, Dubes Prancis Tinggalkan Niger

Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Niger, Sylvain Itte, akhirnya resmi meninggalkan Niamey, ibu kota Niger pada Rabu 27 September 2023.


Emmanuel Macron Umumkan Menarik Militer dan Diplomat Prancis di Niger

9 hari lalu

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan konferensi pers di akhir KTT para pemimpin Uni Eropa, di Brussel, Belgia, 11 Desember 2020. [Olivier Hoslet / Pool via REUTERS]
Emmanuel Macron Umumkan Menarik Militer dan Diplomat Prancis di Niger

Emmanuel Macron mengumumkan pihaknya akan menarik semua militer dan diplomat Prancis yang ada di Niger setelah ada penolakan dari pemimpin yang baru


Nagorno-Karabakh: Azerbaijan Bertemu Etnis Armenia Setelah Gencatan Senjata

13 hari lalu

Davit Melkumyan, wakil Majelis Nasional Nagorno-Karabakh, tiba bersama delegasi Armenia untuk melakukan pembicaraan setelah wilayah yang memisahkan diri itu dipaksa melakukan gencatan senjata, di kota Yevlakh, Azerbaijan, 21 September 2023. REUTERS/Stringer
Nagorno-Karabakh: Azerbaijan Bertemu Etnis Armenia Setelah Gencatan Senjata

Kemenangan Azerbaijan merupakan satu lagi perubahan dalam sejarah pergolakan pegunungan Nagorno-Karabakh.


Gencatan Senjata dengan Separatis Armenia, Azerbaijan Hentikan Serangan ke Nagorno-Karabakh

13 hari lalu

Pasukan penjaga perdamaian Rusia mengevakuasi warga sipil di kota Askeran menyusul peluncuran operasi militer oleh pasukan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh, diambil dari video yang dipublikasikan pada 20 September 2023. Kementerian Pertahanan Rusia/  Selebaran melalui REUTERS
Gencatan Senjata dengan Separatis Armenia, Azerbaijan Hentikan Serangan ke Nagorno-Karabakh

Azerbaijan menghentikan aksi militer di wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri setelah gencatan senjata dengan separatis Armenia


Lebih dari Seribu Anak-anak di Kamp Pengungsian di Sudan Meninggal

14 hari lalu

Rawda Mohammed Ismail, seorang wanita Sudan yang melarikan diri dari konflik di Geneina di wilayah Darfur Sudan, mengipasi anaknya Abdelerrahman Bakr, yang menderita kekurangan gizi, di rumah sakit misi Medecins Sans Frontieres (MSF) di Adre, Chad 24 Juli 2023. REUTERS/Zohra Bensemra
Lebih dari Seribu Anak-anak di Kamp Pengungsian di Sudan Meninggal

Lebih dari 1.200 anak-anak usia di bawah lima tahun meninggal di sejumlah kamp pengungsian di Sudan karena wabah campak dan gizi buruk akut


Kena Sanksi ECOWAS, Niger Krisis Obat-obatan

15 hari lalu

Komite Kepala Staf Pertahanan ECOWAS bertemu pada pengerahan pasukan siaga di Republik Niger, di Accra, Ghana.  17 Agustus 2023. REUTERS/Francis Kokoroko
Kena Sanksi ECOWAS, Niger Krisis Obat-obatan

Niger sedang menghadapi krisis kekurangan obat-obatan karena dampak sanksi-sanksi yang diberlakukan ECOWAS


Saudi Undang Houthi Bahas Gencatan Senjata Permanen di Yaman

19 hari lalu

Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian di Jeddah, Arab Saudi 18 Agustus 2023. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS
Saudi Undang Houthi Bahas Gencatan Senjata Permanen di Yaman

Arab Saudi mengundang delegasi Houthi ke Riyadh untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata permanen di Yaman


Dinyatakan Persona Non Grata, Utusan Khusus PBB untuk Sudan Mundur

20 hari lalu

Perwakilan Khusus PBB di Sudan Volker Perthes berbicara saat konferensi pers di Khartoum, Sudan 10 Januari 2022. REUTERS/El Tayeb Siddi
Dinyatakan Persona Non Grata, Utusan Khusus PBB untuk Sudan Mundur

Utusan Khusus PBB untuk Sudan Volker Perthes mengundurkan diri, lebih dari tiga bulan setelah Sudan menyatakan dia persona non grata