TEMPO.CO, Jakarta - Polisi di Xinjiang, Cina, mengandalkan daftar 50.000 file multimedia yang ditetapkan sebagai "kekerasan dan teroris" untuk menandai warga Uighur dan Muslim Turki lainnya, menurut laporan dari Human Rights Watch yang dirilis pada Rabu.
Di antara temuan kelompok yang berbasis di New York itu adalah bahwa warga Uighur dapat diinterogasi polisi hanya karena menyimpan aplikasi Al Quran di ponsel mereka.
Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penggunaan daftar itu adalah contoh lain dari “penggunaan teknologi pengawasan yang kejam di Xinjiang.”
Daftar tersebut digunakan oleh polisi untuk membandingkan dengan data yang diterima dari dua aplikasi yang diwajibkan oleh pihak berwenang bagi penduduk ibu kota Xinjiang, Urumqi, untuk dipasang di ponsel mereka, menurut Maya Wang, penjabat direktur Asia di Human Rights Watch.
“Pada dasarnya, aplikasi di ponsel orang-orang ini memeriksa daftar ini – daftar utama – serta mencari informasi lain,” kata Wang kepada Radio Free Asia dalam sebuah wawancara pada Kamis 4 Mei 2023.
“Pemerintah Cina secara keterlaluan dan berbahaya menggabungkan Islam dengan ekstremisme kekerasan untuk membenarkan pelanggaran menjijikkan terhadap Muslim Turki di Xinjiang. Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus mengambil tindakan yang sudah lama tertunda dengan menyelidiki pelanggaran pemerintah Cina di Xinjiang dan sekitarnya.”
Meskipun daftar konten “kekerasan dan teroris” mencakup audio, video, dan gambar kekerasan yang diproduksi oleh kelompok militan seperti ISIS, daftar tersebut juga menyertakan materi dari organisasi yang mempromosikan identitas atau penentuan nasib sendiri warga Uighur. Mereka merupakan sebagian besar warga Muslim yang tinggak di Xinjiang.
Organisasi tersebut termasuk gerakan separatis kemerdekaan Turkestan Timur, kelompok pengasingan Kongres Uyghur Dunia dan outlet berita Radio Free Asia yang didanai pemerintah Amerika Serikat.
File-file itu juga memuat informasi tentang pembantaian Lapangan Tiananmen 1989, yang disensor dengan ketat di Cina.
Beberapa konten yang ditandai untuk ditinjau, juga termasuk non-politis, termasuk acara perjalanan Cina di Suriah yang disebut "On the Road", serta bacaan dari Al Quran dan lagu-lagu Islami, menurut analisis metadata daftar oleh kelompok hak asasi.
Daftar utama yang dianalisis oleh HRW adalah bagian dari kumpulan dokumen berukuran 52GB yang lebih luas dari database kepolisian Xinjiang yang bocor ke Intercept, sebuah outlet media yang berbasis di AS, pada 2019. Namun, dokumen itu baru dipublikasikan sekarang.
Polisi Xinjiang di Urumqi memaksa orang Uighur untuk mengunduh aplikasi pengawasan Jing Wang Wei Shi dan Feng Cai di ponsel mereka, yang memindai ponsel untuk file audio dan video dan mengirimkan informasi mereka ke server luar. Kredit: Dana Teknologi Terbuka.
Organisasi berita melaporkan bahwa polisi Urumqi melakukan pengawasan dan penangkapan antara 2015 dan 2019 berdasarkan teks laporan polisi yang ditemukan di database.
Daftar yang diperiksa oleh Human Rights Watch terletak di bagian berbeda dari database yang sama dan belum pernah dilaporkan atau dianalisis sebelumnya, kata kelompok itu.
Human Rights Watch juga menemukan bahwa selama sembilan bulan dari 2017 hingga 2018, polisi melakukan hampir 11 juta penggeledahan terhadap 1,2 juta ponsel di Urumqi. Pencarian polisi menemukan total 11.000 kecocokan dengan daftar utama lebih dari 1.000 file berbeda di 1.400 ponsel.
Polisi Cina di ibu kota Xinjiang, Urumqi, telah mewajibkan warga untuk mengunduh aplikasi bernama Jingwang Weishi, yang memungkinkan pihak berwenang memantau konten ponsel mereka. Pengunjung ke Xinjiang juga dapat diminta untuk mengunduh aplikasi serupa yang disebut Fengcai.
Sementara polisi secara resmi memantau materi "ekstremis", HRW mengatakan analisis database polisi menunjukkan bahwa, dalam banyak kasus, etnis Muslim ditandai sebagai pendukung ekstremisme kekerasan hanya karena mempraktikkan atau menunjukkan minat pada agama mereka.
Analisis terhadap 1.000 file yang ditandai oleh polisi dalam 11,2 juta pencarian di lebih dari 1 juta ponsel antara 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa 57 persen konten yang diidentifikasi bermasalah adalah materi keagamaan biasa, kata HRW.
Hanya 9 persen dari file yang ditandai berisi konten kekerasan dan 4 persen berisi konten yang menyerukan kekerasan, menurut kelompok hak asasi tersebut.
Uighur dan Muslim Turki lainnya menjadi sasaran pengawasan ketat sebagai bagian dari upaya Partai Komunis Cina untuk menghilangkan perbedaan budaya, bahasa, dan agama dari mayoritas budaya Han di negara itu.
Kelompok hak asasi memperkirakan bahwa lebih dari 1 juta orang telah ditahan di kamp pendidikan ulang – yang disebut sebagai “pusat pelatihan kejuruan” oleh pihak berwenang – dalam beberapa tahun terakhir di bawah kampanye, yang diluncurkan setelah serangkaian pemboman dan serangan pisau di Xinjiang pada 2000-an.
Pilihan Editor: Cina Lagi-lagi Batasi Umat Muslim Uighur Berpuasa Ramadan
AL JAZEERA | RFA
