TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pada pekan ini mengkritik ketidak mampuan PBB dalam membuat Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka. PBB dianggap tidak mampu bersikap seperti saat mendirikan negara Israel pada 1948.
“PBB dulunya kuat. Pada 1948 lembaga itu bisa menciptakan negara Israel. Pada 2023, PBB gagal menjadikan Palestina sebagai negara,” kata Presiden Lula.
Dalam pidatonya saat kunjungan kerja ke Spanyol, Lula mengatakan Dewan Keamanan PBB, anggota permanen di PBB dan negara-negara yang menjual senjata di dunia adalah partisipan terbesar atas perang-perang di dunia.
“Ketika Amerika Serikat menginvasi Irak, tidak ada diskusi di Dewan Keamanan PBB. Ketika Prancis dan Inggris menginvasi Libya dan saat Rusia menginvasi Ukraina, juga tidak ada diskusi,” kata Lula.
Lula pun menyarankan agar Dewan Keamanan PBB tidak membatasi diri pada anggota permanen. Dia pun prihatin karena peran anggota non-tetap di PBB berkurang.
“Saya pun jadi bertanya-tanya apakah sekarang terserah kita untuk membuat negara-negara yang non-anggota tetap Dewan Keamanan PBB agar membuat perubahan,” kata Lula.
Menurutnya, saat ini perlu untuk membentuk sebuah mekanisme internasional yang baru agar bisa mengatasi segala permasalahan secara berbeda. Dia pun melihat sekarang ini momen yang pas untuk melakukan perubahan dan menciptakan G20 yang damai.
Akan tetapi, imbauan Lula tersebut dipatahkan oleh kelompok pro-Israel, StandWithUs Brasil. Kelompok itu berpendapat Israel tidak dibentuk oleh PBB. Namun pada 1947, ada anjuran dari PBB untuk dilakukan pemisahan sehingga terbentuk dua negara, yakni wilayah yang berpenduduk umat Yahudi dan sisi lainnya untuk keturunan Arab. Kelompok Yahudi menerima hal itu, namun tidak demikian dengan keturunan Arab.
Lalu, seperti apa profil dari Lula?
