TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joe Biden untuk sementara akan mengirim 1.500 pasukan tambahan untuk membantu mengamankan perbatasan Amerika-Meksiko, kata Pentagon pada Selasa, sebagai antisipasi peningkatan imigrasi ilegal ketika pembatasan Covid-19 di perbatasan dicabut akhir bulan ini.
Pengerahan 90 hari pasukan tugas aktif akan melengkapi pekerjaan Patroli Perbatasan AS tetapi tidak melaksanakan tugas penegakan hukum, kata juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder dalam sebuah pernyataan. Mereka akan melakukan pemantauan berbasis darat, entri data, dan dukungan gudang untuk membebaskan agen perbatasan dan "mengisi celah kemampuan kritis," kata Ryder.
Pasukan ini akan menjadi tambahan bagi sekitar 2500 pasukan Garda Nasional yang saat ini tengah bertugas.
Apa yang disebut pembatasan Title 42, yang akan berakhir pada 11 Mei, memungkinkan otoritas AS dengan cepat mengusir imigran non-Meksiko ke Meksiko tanpa kesempatan untuk mencari suaka.
Biden, seorang Demokrat yang mencalonkan diri untuk pemilihan kembali pada 2024, telah bergulat dengan rekor jumlah imigran yang ditangkap secara ilegal melintasi perbatasan AS-Meksiko sejak ia menjabat pada 2021.
Partai Republik mengkritik Biden karena membatalkan kebijakan garis keras mantan Presiden Republik Donald Trump, kandidat unggulan untuk pencalonan partainya. Beberapa aktivis Demokrat dan imigrasi juga mengecam Biden karena secara bertahap memperkeras pendekatannya terhadap keamanan perbatasan.
Senator Bob Menendez, seorang Demokrat dan ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan keputusan Biden untuk mengirim pasukan-pasukan tidak dapat diterima.
"Mencoba untuk mencetak poin politik atau mengintimidasi migran dengan mengirim militer ke perbatasan melayani serangan xenofobia Partai Republik pada sistem suaka kita," kata Menendez dalam sebuah pernyataan.
1500 pasukan kemungkinan tiba di perbatasan AS-Meksiko pada 10 Mei, kata Ryder dalam sebuah pengarahan. Pentagon sedang mencari cara untuk mengganti personel tugas aktif dengan personel dari pasukan cadangan, katanya.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, ketika ditanya tentang pengerahan pasukan dalam sebuah jumpa pers, mengatakan AS adalah negara berdaulat dan bahwa Meksiko menghargai keputusan itu.
