Referendum Uzbekistan Digelar untuk Perpanjang Masa Jabatan Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Rakyat Uzbekistan memberikan suara dalam referendum konstitusi pada Ahad 30 April 2023, yang memungkinkan Presiden Shavkat Mirziyoyev memperpanjang kekuasaannya selama 14 tahun.

Tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 08:00 dan ditutup pukul 20.00, menurut Komisi Pemilihan Uzbekistan.

Jika amendemen konstitusi disejutui dalam referendum, masa jabatan presiden akan diperpanjang dari lima menjadi tujuh tahun. Perubahan itu juga akan memungkinkan Mirziyoyev yang berusia 65 tahun, untuk menjalani dua masa jabatan lagi dan memperpanjang masa jabatannya hingga 2040.

Pihak berwenang berdalih perombakan konstitusi akan meningkatkan tata kelola dan kualitas hidup di negara Asia Tengah berpenduduk 35 juta orang, yang haknya telah lama dibatasi secara ketat.

Namun, Mirziyoyev-lah yang diharapkan paling diuntungkan di negara mayoritas Muslim itu, kata pengamat politik.

Ada sedikit keraguan amendemen akan diadopsi, di negara di mana media sangat dikontrol.

Dua jurnalis yang bekerja untuk media pemerintah Uzbekistan mengatakan dengan syarat anonim bahwa mereka telah "diperintahkan untuk meliput Uzbekistan, referendum dan presiden dengan cara yang positif".

Keduanya mengatakan penyensoran telah berkembang selama kampanye referendum.

Pemerintah telah berusaha keras untuk memberikan legitimasi, mendaftarkan selebritas lokal di rapat umum dan konser besar untuk memuji proposal amendemen dan presiden.

Papan reklame di sekitar ibu kota Tashkent, kota terbesar di Asia Tengah, membawa obrolan pesan imajiner di antara para pemilih.

"Ayah, bisakah kita pergi ke taman?" membaca pesan pertama. "Tidak, kita harus memilih dulu," jawabnya.

'Uzbekistan Baru'? -

Kampanye tampaknya berhasil. Agay Danilov, seorang pelajar berusia 18 tahun, mengatakan bahwa referendum adalah "ide yang bagus". "Kita bisa memilih masa depan negara kita," kata Danilov.

Sejak berkuasa pada 2016 setelah kematian pendahulunya, Islam Karimov, Mirziyoyev telah mempelopori serangkaian reformasi di Uzbekistan, termasuk larangan kerja paksa di ladang kapas.

Namun, para aktivis mengatakan pelanggaran hak asasi tetap ada, dan pihak berwenang tidak menunjukkan tanda-tanda akan membiarkan oposisi politik muncul.

Pada 2022, setidaknya 21 orang tewas dalam demonstrasi di daerah otonom Karakalpakstan. Aktivis HAM menuduh pihak berwenang telah menggunakan kekuatan mematikan terhadap para pengunjuk rasa.

Olivier Ferrando, seorang peneliti di Catholic University of Lyon di Prancis, mengatakan reformasi itu merupakan "langkah unggulan" bagi Mirziyoyev dalam upayanya "emansipasi" dari warisan pendahulunya.

Karimov meninggal pada 2016 setelah seperempat abad pemerintahan brutal. Mirziyoyev adalah perdana menteri yang setia selama 13 tahun, tetapi sekarang menampilkan dirinya sebagai sosok yang jauh lebih progresif.

Di antara proposal tersebut adalah larangan hukuman mati dan perlindungan hak asasi manusia untuk apa yang disebut Mirziyoyev sebagai "Uzbekistan baru".

"Kita harus melihat, tentu saja, apakah reformasi konstitusional ini, yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat internasional atas perkembangan demokrasi di Uzbekistan yang baru, akan mampu melampaui efek kosmetik sederhana dan dilaksanakan sepenuhnya di kehidupan sehari-hari masyarakat," kata Ferrando.

Meskipun ada beberapa kemajuan ekonomi dan perbaikan sosial, seperti kriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah tetap tidak menoleransi perbedaan pendapat.

Selama kerusuhan Juli 2022, demonstrasi menentang amandemen konstitusi di Karakalpakstan, yang akan mengurangi otonomi wilayah yang luas itu, dipadamkan dengan tindakan keras berdarah. Puluhan orang dipenjara. Amandemen kontroversial tersebut telah ditarik kembali.

Pilihan Editor: Uzbekistan Adopsi Konstitusi Baru, Presiden Mirziyoyev Bisa Menjabat hingga 2040

AL JAZEERA