TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah China akhirnya buka suara setelah dubesnya di Paris membuat pernyataan kontroversial dengan mempertanyakan kedaulatan negara-negara eks Uni Soviet seperti Ukraina dan negara Baltik.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan bahwa Beijing menghormati status bekas negara anggota Soviet sebagai negara berdaulat setelah runtuhnya Uni Soviet.
Baca Juga:
Mao mengatakan dalam jumpa pers reguler di Beijing, Senin, 24 April 2023, bahwa pernyataannya tentang kedaulatanlah yang mewakili sikap resmi pemerintah China.
Pernyataannya tampaknya merupakan upaya untuk menjauhkan Beijing dari komentar Dubes China di Paris Lu Shaye dan meredakan ketegangan dengan Uni Eropa.
China telah "objektif dan tidak memihak" dalam masalah kedaulatan, katanya.
Beberapa menteri luar negeri Uni Eropa mengatakan bahwa komentar duta besar Lu Shaye - di mana dia tampaknya mempertanyakan kedaulatan Ukraina dan negara-negara bekas Soviet lainnya - tidak dapat diterima dan telah meminta Beijing untuk mengklarifikasi sikapnya.
Ditanya tentang posisinya tentang apakah Krimea adalah bagian dari Ukraina atau bukan, Lu mengatakan dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di TV Prancis pada hari Jumat bahwa secara historis itu adalah bagian dari Rusia dan telah ditawarkan ke Ukraina oleh mantan pemimpin Soviet Nikita Khrushchev.
"Negara-negara bekas Uni Soviet ini tidak memiliki status sebenarnya dalam hukum internasional karena tidak ada kesepakatan internasional untuk mewujudkan status kedaulatan mereka," kata Lu.
Komentar terbarunya "sama sekali tidak dapat diterima", Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg. "Saya harap bos duta besar ini akan meluruskan hal ini."
Beberapa menteri UE lainnya juga menyebut komentar itu tidak dapat diterima, dan Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis mengatakan tiga negara Baltik - semuanya sebelumnya bagian dari Uni Soviet - akan memanggil perwakilan China untuk secara resmi meminta klarifikasi dan memeriksa apakah posisinya telah berubah.
REUTERS
Pilihan Editor Evakuasi Tahap II: 298 WNI Akan Dipindahkan dari Sudan ke Jedah
