Pemimpin Negara Afrika Timur Bertemu, Serukan Konflik Sudan Diakhiri

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah (IGAD), sebuah blok negara-negara Afrika Timur, mengadakan pertemuan darurat pada Minggu untuk membahas langkah penyelesaian konflik di Sudan antara tentara dengan pasukan paramiliter (RSF).

Mereka menyerukan segera diakhirinya pertempuran yang sedang berlangsung di Sudan di mana bentrokan militer telah menewaskan sedikitnya 56 orang dan melukai hampir 600 lainnya.

Mereka yang berada dalam sesi darurat adalah Presiden William Ruto dari Kenya, Salva Kiir dari Sudan Selatan, Yoweri Museveni dari Uganda, Ismail Omar Guelleh dari Djibouti, dan Hassan Sheikh Mohamud dari Somalia.

"Presiden William Ruto meminta para pemimpin IGAD mengambil sikap tegas terhadap krisis untuk memulihkan perdamaian di negara itu," kata kepresidenan dalam pernyataan yang dikeluarkan di Nairobi, ibu kota Kenya.

Para pemimpin memutuskan untuk mengirim Presiden Kiir, Ruto dan Guelleh untuk mendamaikan kelompok yang berkonflik.

Para pemimpin juga meminta kedua pihak yang berkonflik di Sudan untuk menyediakan koridor yang aman bagi bantuan kemanusiaan di Khartoum, ibu kota Sudan, dan kota-kota lain yang terkena dampak.

Setelah pertempuran dimulai pada Sabtu, para pemimpin negara tetangga termasuk Ethiopia, Kenya dan Somalia mendesak untuk mengakhiri aksi kekerasan itu.

Desakan juga datang dari Presiden Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat. Ia juga mendorong masyarakat internasional untuk mencari cara mengakhiri pertempuran.

Bentrokan bersenjata meletus pada Sabtu pagi di ibukota Sudan, Khartoum, dan kota di sekitarnya antara tentara dengan paramiliter RSF.

Ketegangan antara kedua pasukan militer meningkat sejak Rabu di wilayah Merowe di Sudan utara, setelah RSF memindahkan kendaraan militer ke lokasi dekat pangkalan udara militer di sana. Sebuah langkah yang dianggap ilegal oleh tentara.

Perbedaan mendalam telah muncul antara tentara Sudan dan RSF, terutama mengenai integrasi RSF ke dalam tentara sebagaimana diatur dalam perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani antara pemimpin militer dan sipil pada 5 Desember 2022.

Pilihan Editor: Militer Sudan Hujani Pangkalan Milisi dengan Serangan Udara

ANADOLU | XINHUA