TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh menteri termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memimpin ribuan warga Israel melakukan pawai ke pos pemukim ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat, yang sempat ditinggalkan dua tahun lalu, pada Senin, 10 April 2023.
Para pengunjuk rasa menuntut agar pos terdepan Avitar, yang dibangun di atas tanah Palestina di Gunung Sabih di selatan Nablus, diaktifkan kembali. Pos ilegal ini menjadi ulah terbaru otoritas Perdana Menteri Benjamin dan anggota sayap kanan Kabinetnya.
Melambai-lambaikan bendera Israel dan meneriakkan slogan dan lagu religius, pemukim Israel berbaris menuju pos terdepan. Mereka dilindungi oleh pasukan keamanan Israel yang menyerang pengunjuk rasa Palestina di dekatnya.
Bulan Sabit Merah Palestina merawat 216 orang yang menderita inhalasi gas air mata dan 22 terluka oleh peluru karet.
Pawai tersebut dipimpin oleh lebih dari 20 anggota Knesset dan tujuh menteri Israel, yang memimpin tuntutan untuk legalisasi pos terdepan. “Dengan pertolongan Tuhan, kami akan melegalkan lusinan lagi,” kata Ben-Gvir di pawai.
Rivka Katzir, 74 tahun, yang tinggal di pemukiman Elkan, mengatakan, “Saya percaya bahwa satu-satunya solusi untuk semua masalah ini adalah jika kita akan menyelesaikan tempat ini. Jika ada pemukiman baru yang ingin kita kembangkan, maka kita akan berjalan ke sana.”
Semua pemukiman Israel ini ilegal menurut hukum internasional, tetapi Israel membedakan antara yang direncanakan oleh negara dan pos terdepan yang didirikan oleh kelompok pemukim tanpa izin pemerintah.
Pos Avitar didirikan oleh salah satu kelompok tersebut pada tahun 2013, dan dihancurkan serta dibangun kembali beberapa kali antara saat itu dan Juli 2021, ketika pemukim terakhir digusur. Selama bertahun-tahun, pos terdepan tersebut memicu bentrokan sengit antara tentara Israel dan warga Palestina dari kota terdekat Beita, di mana 12 warga Palestina tewas.
Menteri termasuk Ben-Gvir dan Smotrich berada di garis depan tuntutan perluasan permukiman. Bulan lalu Knesset membuka jalan bagi para pemukim kembali ke empat pemukiman di Tepi Barat dengan mengubah undang-undang tahun 2005 yang memerintahkan evakuasi mereka. Langkah ini dikutuk oleh para pemimpin Palestina dan Uni Eropa.
Pada bulan Februari Israel memberikan pengakuan delapan pos ilegal Tepi Barat, yang juga dikutuk oleh organisasi internasional.
Ghassan Daghlas, yang bertanggung jawab di Kepresidenan Palestina untuk masalah pemukiman di Tepi Barat utara, mengatakan kepada Arab News bahwa pawai pemukim bertujuan untuk melegitimasi pencurian dan penjarahan tanah Palestina demi pemukiman Israel.
“Kami menghadapi pertempuran permukiman baru dengan pemerintah Israel sayap kanan ekstrem ini, dan jika kebijakan mereka tidak ditanggapi dengan tanggapan rakyat Palestina dan internasional yang kuat, mereka akan mengaktifkan kembali permukiman di Tepi Barat utara dan membangun kembali permukiman yang dikosongkan pada 2005,” ujarnya.
REUTERS | ARABNEWS
Pilihan editor Salju Turun di Malaysia, Suhu hingga -3 Derajat di Puncak Gunung Kinabalu
