Kanada Sepakat Beri Kompensasi Rp258 Triliun untuk Anak-anak Masyarakat Adat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kanada dan sekelompok masyarakat adat menyepakati kompensasi senilai C$23,34 miliar atau sekitar Rp 258 triliun untuk anak-anak dan keluarga First Nations.

Ganti rugi itu diberikan atas kerusakan yang disebabkan oleh sistem kesejahteraan diskriminatif yang berlangsung selama beberapa dekade.

The First Nations Child and Family Caring Society and the Assembly of First Nations, kelompok payung bagi Masyarakat adat terbesar Kanada, dan pemerintah federal sekarang akan berusaha untuk mengkonfirmasi kesepakatan di pengadilan.

Setelah dikonfirmasi, kesepakatan itu harus disetujui oleh pengadilan federal sebelum dapat diterapkan.

"Perjanjian penyelesaian akhir senilai C$23 miliar ini merupakan titik balik yang telah lama tertunda bagi ribuan keluarga," kata Cindy Woodhouse, kepala regional First Nation Council Manitoba.

Ketentuan kesepakatan, yang diumumkan oleh Pemerintah Kanada dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 5 April 2023, direvisi untuk memperluas kelayakan kompensasi.

Dalam kesepakatan baru ini Ottawa meningkatkan jumlah ganti rugi yang disepakati tahun lalu senilai C$20 miliar.

Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyelesaikan pengaduan yang diajukan ke pengadilan hak asasi manusia lebih dari 15 tahun yang lalu terhadap Kanada.

Ini terkait atas pendanaannya untuk kesejahteraan anak di wilayah adat. Kesepakatan baru diharapkan berdampak pada sekitar 300.000 anak, remaja, dan keluarga First Nations.

Pengadilan memutuskan pada 2016 bahwa pemerintah federal mengalokasikan lebih sedikit dana untuk layanan anak dan keluarga masyarakat adat daripada yang lain. Kebijakan lama itu mendorong lebih banyak anak adat ke sistem perawatan asuh.

Pemerintah federal bertanggung jawab untuk mendanai layanan kesejahteraan anak untuk anak-anak di lingga alam First Nations. Masing-masing provinsi mendanai layanan kesejahteraan anak untuk anak non-masyarakat adat dan anak-anak masyarakat adat yang tidak tinggal di cagar alam, menciptakan sistem dua tingkat.

Penduduk Asli Kanada memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan harapan hidup yang lebih rendah daripada orang Kanada lainnya. Mereka lebih sering menjadi korban kejahatan kekerasan, kecanduan, dan penahanan.

Perdana Menteri Justin Trudeau berjanji untuk memperbaiki hubungan dengan penduduk asli Kanada setelah berkuasa pada 2015.

"Perjanjian ini merupakan kerja nyata menuju komitmen Kanada untuk anak-anak First Nations di masa lalu, sekarang dan masa depan," kata Menteri Kehakiman Kanada David Lametti dalam pernyataan tersebut.

Pilihan Editor: Paus Minta Maaf kepada Masyarakat Adat Kanada atas Peran Gereja Katolik dalam Pemaksaan Asimilasi

REUTERS