TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melaporkan soal Myanmar ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, menyatakan ada perkembangan dalam menyelesaikan krisis Myanmar walau belum mau membeberkannya secara publik.
Retno menyampaikan soal isu Myanmar ini dalam pertemuan tertutup dengan Dewan Keamanan PBB pada 13 Maret 2023. “Dalam pertemuan itu tampak jelas dukungan kuat terhadap keketuaan Indonesia, sentralitas ASEAN dan 5PC (Five point of consensus),” kata menteri luar negeri dalam pengarahan media di Jakarta pada Rabu, 5 April 2023.
Myanmar dilanda kekerasan dan ketidakstabilan politik sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. ASEAN frustrasi sebab Tatmadaw tidak kunjung menunjukkan niatnya mengimplementasikan konsensus, yang juga disepakati pemimpin junta militer.
Lima butir konsensus itu mencakup dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar.
Security Council Report, dalam keterangan di situsnya menyebut, Retno bertemu dengan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer. Dewan menyoroti pendekatan Indonesia sebagai ketua blok Asia tenggara dalam menyelesaikan krisis Myanmar, termasuk soal kantor utusan khusus.
Anggota dewan, menurut Security Council Report, tidak menegosiasikan produk sehubungan dengan pertemuan tersebut. Namun laporan itu menyebut dewan sempat berbeda pandangan, sebab negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat ingin pembahasan dilakukan secara terbuka.
Retno, dalam pernyataan pers pada Rabu, mengatakan, Indonesia sudah menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar untuk mendorong dialog nasional. Menteri tidak mengelaborasi pemangku kepentingan mana yang dia maksud, namun itu disebut berjalan secara intensif.
Menurut Retno, Indonesia sudah bertemu dengan sejumlah utusan khusus, termasuk dari PBB dan negara-negara tetangga. Retno menambahkan, Indonesia selalu menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar yang memakan korban sipil.
"Indonesia juga telah memfasilitasi dibukanya kembali komunikasi dan konsultasi dengan berbagai stakeholders agar AHA Centre dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat," kata Retno.
Setidaknya 22 orang, termasuk tiga biksu Buddha, ditembak mati dari jarak dekat di Myanmar pada pertengahan bulan lalu. Penentang kekuasaan militer menyebut peristiwa ini sebagai pembantaian warga sipil yang dilakukan oleh tentara.
Langkah diplomasi diam-diam Indonesia dalam menangani krisis Myanmar mendapat sorotan dari sejumlah kelompok sipil hingga think-tank. Banyak pihak yang menyarankan Jakarta segera menutup ruang komunikasi dengan junta karena kelompok itu melanggengkan kekerasan – dan segera mengakui National Unity Government di Myanmar, pemerintahan sipil yang didirikan paska-kudeta.
Presiden RI Joko Widodo saat wawancara dengan Reuters pada Februari mengatakan bahwa dia berencana untuk mengirim seorang jenderal militer untuk bertemu dengan para pemimpin junta Myanmar. Indonesia ingin melibatkan mereka dalam pembicaraan tentang transisi demokrasi.
Kemlu menyebut belum ada upaya diplomasi dari jenderal. Pendekatan dalam menangani krisis Myanmar ini akan terus dilakukan secara diam-diam.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada awal Maret menyerukan ASEAN supaya lebih keras dalam menyelesaikan isu Myanmar ini.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Taliban Larang Staf Perempuan Bekerja di Kantor PBB
