Rusia Resmi Pimpin Dewan Keamanan PBB, Ukraina Marah: Tidak Masuk Akal!

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia resmi memimpin Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa atau Dewan Keamanan PBB pada Sabtu, 1 April 2023. Keputusan ini menimbulkan kemarahan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

Dia menyebut hal ini menyebabkan kemarahan di Ukraina. Ia menyebutnya sebagai langkah absurd dan destruktif. "Sayangnya, kami memiliki beberapa berita yang jelas tidak masuk akal dan merusak," kata Zelensky dalam pidato video hariannya, pada Sabtu malam. 

Dia menambahkan bahwa penembakan Rusia telah menewaskan seorang bocah laki-laki berusia lima bulan pada hari Jumat. "Dan pada saat yang sama Rusia memimpin Dewan Keamanan PBB. Sulit membayangkan apa pun yang lebih membuktikan kebangkrutan total lembaga semacam itu," katanya.

Rusia terakhir kali memegang kepresidenan bergilir dari badan yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan memerangi tindakan agresi internasional pada Februari 2022. Saat itu pasukan Moskow mulai melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Presidensi bergilir menurut abjad setiap bulan di antara 15 anggota. Meskipun sebagian besar bersifat prosedural, Kremlin dan pejabat Rusia lainnya berjanji untuk menjalankan semua haknya dalam peran tersebut.

Amerika Serikat pada hari Kamis mendesak Rusia untuk berlaku profesional ketika mengambil peran sebagai pimpinan Dewan Keamanan PBB. AS mengatakan tidak ada cara untuk memblokir Moskow dari pos tersebut.

Pada Maret, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebuah badan peradilan internasional yang tidak terkait dengan PBB, mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin dan komisionernya. ICC menuduh Putin dan pejabat Rusia melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina. 

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut kepresidenan Rusia di Dewan Keamanan sebagai tamparan di muka komunitas internasional. Zelensky mengatakan sudah waktunya untuk perombakan umum lembaga global, termasuk Dewan Keamanan. "Reformasi jelas diperlukan untuk mencegah negara teroris dan negara lain mana pun yang ingin menjadi teroris, merusak perdamaian," kata Zelensky.

Sekitar 400 hari setelah perang, Rusia terus mengambil alih sebagian negara itu dan melanjutkan serangannya di timur. Sebelumnya, penasihat Zelensky, Andriy Yermak juga mengecam Iran, yang dituduh Kyiv dan sekutunya memasok senjata ke Rusia. Teheran membantah memberikan senjata ke Rusia.

REUTERS

Pilihan Editor: Adik Kim Jong Un Tuduh Ukraina Berambisi Punya Senjata Nuklir