Kementerian itu mengatakan, kematian dan penyiksaan secara teratur terjadi di fasilitas penahanan dan beberapa orang dieksekusi setelah tertangkap mencoba melintasi perbatasan.
Laporan itu muncul saat Korea Selatan berusaha menyoroti kegagalan tetangganya yang terisolasi itu untuk memperbaiki kondisi kehidupan. Di sisi lain Pyongyang berlomba untuk meningkatkan persenjataan nuklir dan misilnya.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan laporan itu seharusnya memberi tahu masyarakat internasional tentang pelanggaran "mengerikan" Korea Utara. Menurutnya, Korea Utara tidak pantas mendapatkan satu sen pun bantuan ekonomi saat negara itu mengejar ambisi nuklirnya.
Pendekatan oleh Yoon yang konservatif berbeda dengan pendahulunya yang liberal, Moon Jae-in. Presiden sebelumnya menghadapi kritik karena posisinya yang kurang blak-blakan tentang hak-hak Korea Utara saat ia berusaha meningkatkan hubungan dan membangun hubungan baik dengan pemimpinnya, Kim Jong Un. .
Kementerian Unifikasi diharuskan oleh undang-undang untuk membuat penilaian tahunan atas situasi hak-hak Korut. Hampir 34.000 warga Korea Utara telah menetap di Korea Selatan tetapi jumlah pembelot telah menurun drastis karena keamanan perbatasan yang lebih ketat.
Menurut data kementerian, kedatangan Korea Utara mencapai titik terendah sepanjang masa hanya 63 orang pada 2021, di tengah penutupan COVID-19. Pada 2022 jumlah itu naik tipis menjadi 67 orang.
Pilihan Editor: Kim Jong Un Ajak Anak Perempuanya Nonton Peluncuran Rudal Pakai Jaket Dior, Ini Profil Kim Ju Ae
REUTERS