TEMPO.CO, Jakarta - Dunia internasional mengutuk langkah junta militer Myanmar membubarkan partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Pada Selasa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak agar Myanmar kembali kepada demokrasi.
"Ini adalah upaya lain menuju arah yang tidak kami inginkan," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan. "Kami ingin melihat Aung San Suu Kyi dan yang lainnya yang saat ini ditahan, dibebaskan. Kami akan terus mengupayakan hal itu."
Sementara Jepang dan Australia pada Rabu, 29 Maret 2023, menyatakan keprihatinan mereka atas pembubaran partai yang berkuasa di Myanmar. Kedua negara itu mendesak pemerintah militer untuk mengejar proses yang lebih inklusif untuk mengembalikan negara itu ke demokrasi.
“Kami sangat prihatin bahwa dikeluarkannya NLD dari proses politik akan membuat semakin sulit untuk memperbaiki situasi,” kata kementerian luar negeri Jepang dalam sebuah pernyataan.
“Jepang sangat mendesak Myanmar untuk segera membebaskan pejabat NLD, termasuk Suu Kyi, dan menunjukkan jalan menuju penyelesaian masalah secara damai dengan cara yang mencakup semua pihak terkait.”
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan sangat prihatin tentang penyempitan lebih lanjut ruang politik di Myanmar, karena persyaratan pendaftaran pemilu yang ketat.
Mereka mendesak semua pemangku kepentingan harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan memperingatkan pengecualian mereka dapat menyebabkan kekerasan dan ketidakstabilan lebih lanjut.
“Kami akan terus memantau dengan cermat tindakan rezim, dan menyerukan pemulihan demokrasi termasuk pemilihan yang kredibel,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Seorang juru bicara militer Myanmar tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar. Pemimpinnya Min Aung Hlaing pada Senin mendesak kritikus internasional untuk mendukung upayanya memulihkan demokrasi.
Junta Myanmar pada Selasa membubarkan 40 partai politik, termasuk partai pimpinan Aung San Suu Kyi, karena tidak mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan umum sampai tenggat yang telah ditetapkan junta.
NLD memenangkan mayoritas kursi dalam parlemen Myanmar pada pemilu November 2020.
Myanmar tengah dilanda krisis setelah junta mengudeta pemerintahan terpilih Myanmar pimpinan Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Tindakan keras berdarah dilakukan terhadap protes yang menimbulkan perjuangan bersenjata melawan junta. Lebih dari satu juta orang telah mengungsi akibat pertempuran, menurut PBB.
Pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi, 77 tahun, menjalani hukuman 33 tahun penjara karena berbagai pelanggaran dan puluhan sekutu NLD-nya juga dipenjara atau telah melarikan diri. NLD telah berulang kali mengesampingkan mencalonkan diri dalam pemilihan, yang belum ada tanggal yang ditetapkan, menyebutnya tidak sah.
Pilihan Editor: Junta Myanmar Membubarkan Eks-Partai Berkuasa yang Gagal Mendaftar
REUTERS
