Netanyahu Pecat Menhan, Situasi Politik di Israel Makin Panas

TEMPO.CO, Jakarta - Pemecatan menteri pertahanan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyulut kekacauan di Israel. Menhan Yoav Gallant sebelumnya menyerukan penghentian perombakan peradilan kontroversial, yang diajukan PM. 

Pemecatan itu menandakan bahwa Netanyahu akan bergerak maju dalam minggu ini dengan rencana peradilannya, yang telah memicu protes massal, membuat marah para pemimpin militer dan bisnis, serta menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu Israel. 

Rencana tersebut termasuk meningkatkan kekuasaan pemerintah dan PM untuk mengesampingkan Mahkamah Agung dan mengurangi peninjauan undang-undang baru - serta memberikan kontrol penuh kepada pemerintah atas semua penunjukan peradilan.

Menteri Pertahanan Yoav Gallant adalah anggota senior pertama dari partai Likud yang menentang rencana tersebut.

Dalam pernyataan singkat, kantor Netanyahu mengatakan perdana menteri telah memberhentikan Gallant. 

Netanyahu kemudian mengunggah di akun Twitter-nya, "Kita semua harus berdiri teguh melawan penolakan."

Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan sebagai protes setelah pengumuman Netanyahu, memblokir jalan utama Tel Aviv, mengubah jalan raya Ayalon menjadi lautan bendera Israel biru-putih dan menyalakan api unggun besar di tengah jalan, Minggu malam. 

Meskipun awalnya hanya satu arah yang diblokir, rekaman udara kemudian menunjukkan kedua sisi jalan tertutup sepenuhnya. 

Petugas polisi terlihat bentrok dengan pengunjuk rasa dan menangkap beberapa dari mereka. 

Demonstrasi juga terjadi di Bersyeba, Haifa, dan Yerusalem, di mana ribuan orang berkumpul di luar kediaman pribadi Netanyahu.

Setelah pengunjuk rasa berhasil melewati penghalang di luar rumah Perdana Menteri, meriam air dikerahkan untuk menahan mereka. 

Media melaporkan bahwa universitas di seluruh Israel akan mengadakan pemogokan umum sebagai gerakan menentang rencana Netanyahu. 

Kerusuhan itu terjadi pada periode kekacauan bagi Israel, yang telah menyaksikan peningkatan kekerasan yang serius di Tepi Barat dan juga menghadapi ancaman dari kelompok ekstremis dan musuh Iran. 

Keputusan itu diambil kurang dari sehari setelah Gallant, seorang mantan jenderal senior, menyerukan jeda dalam undang-undang yang kontroversial itu sampai setelah liburan Hari Kemerdekaan bulan depan, mengutip gejolak di jajaran militer atas rencana tersebut.

FATIMA ASNI SOARES | REUTERS | DAILY MAIL

Pilihan Editor