Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dipecat dari Parlemen, Rahul Gandhi Tetap Pertanyakan Hubungan Modi dan Adani

Editor

Ida Rosdalina

image-gnews
Rahul Gandhi. Reuters/Jayanta Dey
Rahul Gandhi. Reuters/Jayanta Dey
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPemimpin oposisi India Rahul Gandhi, Sabtu, 25 Maret 2023, mengatakan ia telah didiskualifikasi dari parlemen karena ia mengajukan pertanyaan sulit kepada perdana menteri tentang hubungannya dengan Gautam Adani, pendiri konglomerasi Adani.

Gandhi, yang mewakili oposisi utama partai Kongres di parlemen, kehilangan kursinya pada Jumat, sehari setelah pengadilan di negara bagian sebelah barat, Gujarat, mendakwanya dalam kasus pencemaran nama baik dan menghukumnya dua tahun dalam penjara.

Pengadilan memberinya jaminan dan menangguhkan hukuman penjaranya selama 30 hari mengizinkannya untuk naik banding.

Kasus pencemaran nama baik diajukan sehubungan dengan komentar Gandhi dalam pidatonya yang dianggap menghina Perdana Menteri Narendra Modi. Partai Gandhi dan sekutunya mengkritik keputusan pengadilan itu karena bermotivasi politik.

“Saya didiskualifikasi karena perdana menteri takut dengan pidato saya selanjutnya, ia takut pidato selanjutnya adalah tentang Adani,” kata Gandhi dalam sebuah jumpa pers di kantor pusat partai Kongres-nya di New Delhi.

“Mereka tidak ingin pidato itu ada di parlemen, itu masalahnya,” kata Gandhi dalam pernyataan-pernyataan pertamanya sejak pendakwaan dan diskualifikasi.

Gandhi, 52, keturunan dari dinasti yang telah memberi India tiga perdana menteri, tidak menjelaskan mengapa Modi mungkin tidak menyukai pidatonya berikutnya.

Seorang juru bicara untuk Partai Bharatiya Janata nasionalis Hindu yang berkuasa (BJP) mengatakan partainya tidak memiliki tanggapan segera.

Kongres Gandhi yang dulunya dominan menguasai kurang dari 10% kursi terpilih di majelis rendah parlemen dan telah dihancurkan oleh BJP dalam dua pemilihan umum berturut-turut, terakhir pada 2019.

Pemilu India selanjutnya jatuh pada pertengahan 2024 dan Gandhi baru-baru ini berusaha untuk menghidupkan lagi keberuntungan partainya.

Gandhi mengesampingkan diskualifikasinya dari parlemen.

"Saya tidak takut dengan diskualifikasi ini … saya akan terus mengajukan pertanyaan itu, ‘apa hubungan perdana menteri dengan Tuan Adani?’,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Partai Oposisi India Kompak Menuduh Narendra Modi Sudah Curangi Pemilu

18 hari lalu

Anggota staf pemilihan menyortir surat suara sebelum menghitungnya di dalam pusat penghitungan suara Pemilu di Ahmedabad, India, 23 Mei 2019. REUTERS/Amit Dave
Partai Oposisi India Kompak Menuduh Narendra Modi Sudah Curangi Pemilu

Partai-partai oposisi India protes ke Narendra Modi atas penangkapan seorang pemimpin terkemuka beberapa minggu sebelum pemilu dilakukan.


Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

23 hari lalu

Adam Deni Gearaka menanggapi surat dakwaan kasus pencemaran nama baik Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di PN Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

Pegiat media sosial, Adam Deni Gearaka, kembali menjalani sidang perkara pencemaran nama baik Ahmad Sahroni


ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

24 hari lalu

Ketua komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa Bambang Zakariya menyaksikan hutan mangrove yang mati akibat tercemar sisa limbah tambak udang vaname intensif di tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

Aktivis lingkungan Karimunjawa Daniel Frits dikriminalisasi setelah memberi komentar soal rencana tambak udang di Karimunjawa.


Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

25 hari lalu

Adam Deni Gearaka menanggapi surat dakwaan kasus pencemaran nama baik Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di PN Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Kalapas Kelas I Cipinang memastikan tidak ada kekerasan terhadap Adam Deni, tersangka pencemaran nama baik politikus Nasdem Ahmad Sahroni


MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

26 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Permohonan uji materi diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait pasal-pasal pencemaran nama baik dan berita bohong. Pasal-pasal yang diuji materi antara lain, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE; serta Pasal 310 KUHP. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip nilai negara hukum yang demokratis serta hak asasi manusia, dan seringkali disalahgunakan untuk menjerat warga sipil yang melakukan kritik terhadap kebijakan pejabat publik. TEMPO/Subekti.
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik


MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

27 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

Polri menyatakan akan beradaptasi dengan keputusan MK yang menghapus pasal pencemaran nama baik


Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

27 hari lalu

Hakim ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Amar Putusan MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong, Begini Bunyinya

MK resmi hapus pasal berita bohong dan pencemaran nama baik. Begini bunyi amar putusan dari MK dan isi pasal tersebut?


MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

28 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar dkk. Salah satunya menghapus pasal pencemaran nama baik


UU Pers Jamin Kerahasiaan Narasumber, Apa Maksud Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi?

29 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
UU Pers Jamin Kerahasiaan Narasumber, Apa Maksud Bahlil Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi?

UU Pers memberikan pers kekuatan untuk menolak mengungkapkan identitas narasumber yang tidak ingin diungkapkan, jika diminta oleh pihak tertentu.


Mahasiswa Asing Diserang di India saat Salat Tarawih di Asrama Universitas

32 hari lalu

Ilustrasi Salat Tarawih. Foto/Shutterstock.com
Mahasiswa Asing Diserang di India saat Salat Tarawih di Asrama Universitas

Beberapa mahasiswa asing terluka setelah massa menyerang saat mereka sedang melaksanakan salat Tarawih di lingkungan Universitas Gujarat.