TEMPO.CO, Jakarta - Hungaria menyatakan tidak akan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika dia memasuki negara itu. Pernyataan itu bertentangan dengan putusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin pekan lalu. ICC menuduh Putin mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina.
Kepala staf Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, Gergely Gulyas, mengatakan pada hari Kamis, 23 Maret 2023, bahwa meskipun Hungaria adalah penandatangan Statuta Roma, perjanjian yang menciptakan ICC, dan meratifikasinya pada tahun 2001, menangkap Putin tidak akan memiliki dasar hukum di negara itu.
“Kami dapat mengacu pada undang-undang Hungaria, berdasarkan itu kami tidak dapat menangkap Presiden Rusia karena undang-undang ICC belum diumumkan di Hongaria,” kata Gulyas. Dia menambahkan bahwa pemerintah Hungaria belum membentuk sikap terhadap surat perintah penangkapan ICC untuk Putin.
Komentar tersebut mungkin tidak terlalu mengejutkan bagi tetangga Hungaria di Eropa. Orban dan pemerintahannya selalu menjadi sekutu terdekat Kremlin dalam blok Eropa. Setelah Putin memerintahkan pasukan Rusia untuk menginvasi Ukraina tahun lalu, Orban adalah pemimpin Uni Eropa yang paling enggan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.
Hungaria juga merupakan anggota NATO dan telah menyuarakan keberatan terhadap negara-negara Barat yang mengirim senjata ke Ukraina. Orban telah memperingatkan bahwa Eropa mendekati perang Ukraina dan telah melakukan upaya ekstensif untuk memblokir Ukraina agar tidak bergabung dengan NATO. Hal ini juga menghambat upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO.
Ke-123 negara anggota ICC wajib mematuhi putusan tersebut. Ini berarti bahwa jika Putin memasuki salah satu negara anggota ICC, maka dia harus ditahan oleh penegak hukum nasional. Namun, Gulyas mengklaim pada hari Kamis bahwa Statuta Roma belum dimasukkan ke dalam sistem hukum Hungaria, sehingga tidak akan berlaku.
"Keputusan ini bukan yang paling menguntungkan karena membawa hal-hal ke arah eskalasi lebih lanjut dan bukan ke arah perdamaian, ini adalah pendapat subjektif pribadi saya," ujarnya.
Rusia telah menolak surat perintah ICC sebagai "tidak dapat diterima." Rusia juga mengatakan bahwa negara itu tidak tunduk pada keputusan ICC.
Kepala Kejaksaan ICC Karim Khan mengatakan pekan lalu bahwa “Pasal 27 Statuta Roma memperjelas bahwa posisi resmi seseorang tidak relevan dengan yurisdiksi pengadilan. Para hakim pengadilan yang independen juga merasa pantas (untuk mengeluarkan surat perintah).”
CNN
Pilihan Editor: Badai Pasir Landa 15 Wilayah China, 560 Juta Warga Terdampak
