Sebagian Prajurit Cadangan Israel Tolak Perintah Jika Perombakan Peradilan Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang perwira intelijen senior Israel yang menghabiskan 28 tahun sebagai seorang prajurit cadangan, yang kadang-kadang meninggalkan keluarganya pada saat itu juga untuk pergi bertugas mengawasi proyek-proyek rahasia karena cinta untuk negaranya. Sekarang, dia telah berubah pikiran.

"Saya sudah mengatakan kepada angkatan bersenjata bahwa jika reformasi peradilan disahkan (di parlemen), saya tidak akan terus datang," kata Kolonel N kepada Reuters, meminta untuk tidak disebutkan lebih lanjut. "Saya mengerti bahwa saya akan menghadapi konsekuensinya, tetapi saya pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan."

Protes massa telah mencengkeram Israel atas rencana perombakan peradilan yang akan memberi pemerintah nasionalis sayap kanan kekuasaan yang menentukan dalam memilih hakim dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang. Para pengkritik mengatakan reformasi itu akan melemahkan demokrasi Israel dan memberikan kekuatan tak terkendali kepada pemerintah manapun.

Dalam sebuah surat yang diedarkan kepada media Israel, Minggu, ratusan pemrotes yang menyatakan diri mereka sebagai pasukan cadangan relawan mengatakan mereka kini menolak panggilan tugas sebagai tanggapan atas undang-undang yang sedang digodok.

Meningkatnya jumlah tentara cadangan yang menyatakan bahwa mereka mungkin menolak untuk melatih atau bertugas menegaskan perpecahan mendalam akibat rencana perombakan peradilan di Israel, di mana militer memegang tempat suci dalam masyarakat.

Sebagian besar orang Israel wajib militer selama dua hingga tiga tahun, dan beberapa terus menjadi tentara cadangan hingga usia paruh baya. Meskipun pasukan cadangan telah membantu Israel menang dalam serangkaian perang, tentara baru-baru ini mengandalkan pasukan tetap.

Tetapi pasukan cadangan dipandang sangat berharga bagi angkatan bersenjata mengingat kedewasaan dan keterampilan mereka yang diperoleh. Mereka dapat dihukum karena mengabaikan panggilan, meskipun hal ini jarang terjadi.

Para pemimpin pemerintah mengatakan dinas militer yang menolak adalah

“Tidak ada tempat bagi yang menolak mengabdi,” kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers, Kamis. “Penolakan membahayakan keamanan nasional kita dan keamanan pribadi kita masing-masing.”

Israel menghadapi entitas musuh di beberapa front. Telah terjadi gejolak pertempuran secara berkala dengan Jalur Gaza yang dikuasai pejuang Palestina. Kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel telah melonjak selama setahun terakhir karena Israel telah meningkatkan serangan sebagai tanggapan atas serentetan serangan mematikan Palestina.

Tetapi beberapa prajurit cadangan mengatakan bahwa jika pemerintah selanjutnya dapat mengabaikan pengawasan yudisial, mereka kemungkinan dipaksa untuk memilih antara mematuhi perintah untuk mengambil bagian dalam operasi militer dan mengindahkan keputusan hukum yang menentangnya.

• 1
• 2
• Selanjutnya